PKS Dukung RUU Perampasan Aset Segera Disahkan Jadi UU

metrotvnews.com
9 jam lalu
Cover Berita

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Persetujuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M. Nasir Djamil saat membacakan pandangan akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dan Penandatanganan Naskah RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Nasir dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.

Nasir menilai rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama menjadi kabar baik bagi masyarakat yang telah menantikan regulasi tersebut selama sekitar 18 tahun.
 

Baca Juga :

DPR Sederhanakan Tindak Pidana RUU Perampasan Aset Jadi 6 Kelompok

Ia menjelaskan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak 2008. Rancangan tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019 hingga akhirnya pembahasannya dapat diselesaikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga mengapresiasi pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan dalam mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tersebut.

Nasir menyebut langkah pimpinan DPR mempercepat pembahasan merupakan bentuk pemenuhan komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada para pengunjuk rasa. Penyelesaian tersebut dilakukan lebih awal dari tenggat pertengahan Desember yang dijanjikan sebelumnya.

"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," kata Nasir.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Apakah BSU Rp900 Ribu Sudah Ada yang Cair? KIik Link Cara Ceknya!
• 16 jam lalukompas.tv
thumb
KPK Persilakan Masyarakat Buat Aduan Terkait Temuan ICW Soal Jasa Influencer Raffi Ahmad
• 19 jam lalurepublika.co.id
thumb
Pimpinan Komisi XIII DPR Dorong RUU Masyarakat Adat Rampung Sebelum Reses
• 4 jam lalukumparan.com
thumb
Sidang Etik Polri Kini Bisa Digelar Daring, Begini Aturan Barunya dalam Perpol
• 12 jam lalukumparan.com
thumb
Mobil Rusak Akibat Tertimpa Pohon, Bisa Ajukan Klaim ke Pemkot Bandung
• 5 jam lalurepublika.co.id
Berhasil disimpan.