Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI.
Persetujuan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS M. Nasir Djamil saat membacakan pandangan akhir mini fraksi dalam Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I dan Penandatanganan Naskah RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati, serta pimpinan dan anggota Komisi III DPR RI bersama perwakilan pemerintah.
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Nasir dalam tayangan Breaking News Metro TV, Rabu, 18 November 2026.
Nasir menilai rampungnya pembahasan RUU Perampasan Aset pada tingkat pertama menjadi kabar baik bagi masyarakat yang telah menantikan regulasi tersebut selama sekitar 18 tahun.
Baca Juga :
DPR Sederhanakan Tindak Pidana RUU Perampasan Aset Jadi 6 KelompokIa menjelaskan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak 2008. Rancangan tersebut kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) periode 2015–2019 hingga akhirnya pembahasannya dapat diselesaikan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PKS juga mengapresiasi pimpinan DPR RI, khususnya Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai berperan dalam mempercepat penyelesaian pembahasan RUU tersebut.
Nasir menyebut langkah pimpinan DPR mempercepat pembahasan merupakan bentuk pemenuhan komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada para pengunjuk rasa. Penyelesaian tersebut dilakukan lebih awal dari tenggat pertengahan Desember yang dijanjikan sebelumnya.
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," kata Nasir.




