Bea Keluar Emas dan Celah Praktik Ekspor Ilegal

kompas.id
9 jam lalu
Cover Berita

Emas yang semula diikhtiarkan menjadi bahan baku industri pengolahan di dalam negeri justru mengalir ke luar negeri melalui jalur ilegal. Sejak pemerintah mengenakan bea keluar atas ekspor emas, upaya penyelundupan komoditas bernilai tinggi tersebut semakin banyak terungkap.

Kebijakan yang dirancang untuk memperkuat hilirisasi dan penerimaan negara itu kini menghadapi tantangan kepatuhan sekaligus pengawasan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penetapan Barang Ekspor Berupa Emas yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar mulai berlaku pada 23 Desember 2025. Implementasinya diikuti meningkatnya penindakan terhadap upaya menghindari pungutan melalui ekspor ilegal.

Baca JugaPenyelundupan Emas Ilegal Hampir Rp 1 Triliun

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang 2026 hingga 16 November, terdapat 435 kilogram emas yang diduga diselundupkan atau diekspor secara ilegal ke luar negeri. Penindakan dilakukan di sejumlah pintu keluar internasional, terutama bandara yang menjadi jalur pengiriman komoditas bernilai tinggi.

Teranyar, aparat menggagalkan penyelundupan logam mulia yang diduga emas ke Malaysia dengan nilai sekitar Rp 52,5 miliar. Dari pengiriman tersebut, potensi bea keluar yang tidak terpungut diperkirakan mencapai Rp 5,2 miliar. Tarif bea keluar emas berkisar 7,5-15 persen, bergantung pada jenis produknya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Djaka Budhi Utama, mengatakan, pengenaan bea keluar emas merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung hilirisasi industri nasional sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara. Ekspor yang tidak memenuhi kewajiban tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara.

”Ada potensi kerugian negara yang tidak terpungut karena nilai pungutan harus dipenuhi, yaitu bea keluar yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Djaka dalam konferensi pers secara hibrida di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (16/11/2026).

Maraknya penindakan terhadap ekspor ilegal emas terlihat dari perbandingan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, Bea Cukai hanya mencatat tiga kasus penyelundupan emas.

Sementara itu, dalam konferensi pers pada 26 Oktober 2026, Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, mengungkapkan, sepanjang Januari-Agustus 2026, aparat menggagalkan penyelundupan emas senilai Rp 847,94 miliar atau sekitar 248,4 kilogram. Pada September, jumlahnya bertambah 29 kilogram dengan nilai Rp 73,7 miliar.

Penindakan pada 6-23 Oktober di lima bandara, yakni Juanda, I Gusti Ngurah Rai, Yogyakarta, Soekarno-Hatta, dan Kertajati, kembali mengungkap pengiriman emas ilegal seberat 25 kilogram dengan nilai sekitar Rp 61 miliar. Barang bukti berupa emas butiran, serbuk, dan perhiasan itu memiliki kadar kemurnian di atas 99 persen.

Menghindari pungutan

Melalui PMK Nomor 80 Tahun 2025, pemerintah mengenakan bea keluar terhadap sejumlah produk emas dengan kadar kemurnian 99 persen atau lebih, antara lain dalam bentuk ingot, bar, dan granula. Tarifnya berkisar 7,5-15 persen sesuai klasifikasi produk. Eksportir juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk menyertakan laporan surveyor.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, pengenaan bea keluar dimaksudkan agar produsen mengutamakan pemenuhan kebutuhan industri pengolahan emas di dalam negeri. Dengan demikian, bahan baku emas tidak seluruhnya mengalir ke pasar ekspor.

”Kalau mau bikin perhiasan boleh bikin di dalam negeri. Kalau mau diekspor bayar bea keluar, sehingga pengawasan ekspor ilegal ini membantu menjaga pasokan bahan baku emas bagi industri pengolahan emas di dalam negeri,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita edisi November, pekan lalu.

Baca JugaMenkeu Purbaya: Emas Jenis Tertentu Dikenai Bea Keluar 

Namun, meningkatnya penindakan terhadap ekspor ilegal memperlihatkan bahwa pengenaan pungutan belum dengan sendirinya menjamin kepatuhan pelaku usaha. Kewajiban membayar bea keluar menciptakan tambahan biaya bagi eksportir yang mematuhi ketentuan. Kondisi ini berpotensi mendorong sebagian pihak mencari celah untuk menghindari pungutan.

Pengamat komoditas, Lukman Leong, menilai, penyelundupan emas yang berlangsung berulang dan dalam skala besar berisiko merugikan penerimaan negara sekaligus mengganggu pasokan domestik. Praktik tersebut juga menciptakan persaingan usaha yang tidak seimbang. Sebab, pelaku yang patuh harus menanggung kewajiban bea keluar, sedangkan pelaku ilegal berupaya menghindarinya.

Menurut Lukman, pemerintah perlu memperkuat penelusuran asal-usul emas dan jaringan distribusinya, tidak hanya mengandalkan penindakan di pintu keluar negara. Dengan demikian, pengawasan dapat menjangkau rantai pasok sejak emas diperoleh hingga dikirim ke luar negeri.

Menelusuri sumber

Tantangan pengawasan tidak berhenti pada aktivitas ekspor. Asal-usul emas yang diselundupkan juga perlu ditelusuri untuk memastikan apakah komoditas tersebut berasal dari pertambangan yang memenuhi ketentuan atau justru dari aktivitas penambangan ilegal.

Kepala Subdirektorat V Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Komisaris Besar, Teddy Ristiawan, menyampaikan, sepanjang 2026, Bareskrim telah menindak 154 laporan terkait aktivitas penambangan ilegal. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 26 miliar.

Penindakan dari hulu hingga hilir menjadi penting karena pengawasan di pintu ekspor saja berisiko tidak menyentuh sumber persoalan. Tanpa penelusuran asal emas dan jaringan perdagangannya, pengiriman ilegal berpotensi terus berulang melalui jalur yang berbeda.

Di sisi lain, pengenaan bea keluar juga perlu dilihat dari tujuan awal kebijakan, yakni memperkuat pengolahan emas di dalam negeri. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Sudirman Widhy, menilai, kebijakan tersebut berpotensi mendorong produsen memasarkan hasil tambangnya di pasar domestik sehingga mendukung peningkatan hilirisasi.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan keseimbangan pasokan dan permintaan emas di dalam negeri. “Peningkatan pasokan yang tidak diikuti pengelolaan pasar secara memadai berisiko memicu volatilitas harga,” ujarnya.

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan bea keluar emas tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan yang terkumpul. Pemerintah juga perlu memastikan emas yang dihasilkan di dalam negeri benar-benar masuk ke rantai industri pengolahan nasional, bukan justru keluar melalui jalur yang menghindari kewajiban ekspor.



Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Doli Berharap Prabowo Segera Kantongi Nama Wapres: Energi Kita Sudah Terkuras Peristiwa Pak Gibran
• 15 jam lalukompas.tv
thumb
Inovator Muda Saddan Husain Kembangkan Explore Your Career, Startup Digital untuk Masa Depan Pendidikan dan Karier Generasi Muda
• 10 jam laluharianfajar
thumb
Dua Kereta Penumpang Bertabrakan di Ibu Kota Republik Ceko, 46 Orang Terluka
• 18 jam lalumetrotvnews.com
thumb
PTUN Jakarta Didorong Segera Eksekusi Putusan MA soal Kolegium Kedokteran
• 2 jam laluviva.co.id
thumb
ASDP Bayarkan Klaim 82 Kendaraan Korban KMP Batumandi Senilai Rp 21,89 Miliar
• 4 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.