JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dikabarkan tengah mengatur lokasi pembangunan infrastruktur pusat data berdasarkan kapasitas listrik. Pengaturannya bakal tertuang dalam rancangan peraturan presiden tentang peta jalan pengembangan infrastruktur digital sistem komunikasi kabel laut dan pusat data.
Dokumen sementara rancangan peraturan presiden (perpres) tentang peta jalan pengembangan infrastruktur digital sistem komunikasi kabel laut dan pusat data beredar di kalangan pelaku industri dan pemerhati/organisasi masyarakat sipil di bidang tata kelola internet pada Rabu (18/11/2026).
Kompas mengonfirmasi kebenaran dokumen tersebut kepada Asosiasi Penyedia Data Center Indonesia atau Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO). IDPRO membenarkannya.
Kompas juga mengonfirmasi ke Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), I Wayan Toni Supriyanto. Ia mengatakan akan mengecek.
Salah satu substansi yang menarik dari dokumen itu ialah rencana pemerintah mengatur lokasi pembangunan infrastruktur pusat data ke dalam tiga kelompok/kelas berdasarkan IT load.
IT load adalah jumlah total daya listrik yang biasanya diukur dalam satuan kilowatt/kW atau megawatt/MW dan dikonsumsi secara khusus oleh perangkat teknologi informasi di dalam pusat data.
Kelompok pertama/kelas A yaitu IT load lebih dari tiga MW. Lokasi yang diperbolehkan untuk pembangunan pusat data baru yaitu kawasan ekonomi khusus (KEK) atau kawasan industri.
Kelompok kedua/kelas B yaitu IT load lebih dari 50 kW hingga kurang dari 3 MW. Lokasi yang diperbolehkan KEK, kawasan industri, atau gedung di luar permukiman.
Kelompok ketiga/kelas C yaitu IT load kurang dari 50 kW. Lokasi yang diperbolehkan untuk pembangunan pusat data baru adalah KEK, kawasan industri, gedung di luar pemukiman, atau area pemukiman.
KEK yang dimaksud adalah KEK dengan kegiatan usaha ekonomi berupa kegiatan ekonomi infrastruktur digital.
Di bagian pertimbangan tertulis, pengembangan pusat data perlu diarahkan secara terintegrasi dengan ketersediaan konektivitas, energi, lahan, tata ruang, mitigasi risiko bencana, kebutuhan pasar, efisiensi energi, dan keberlanjutan lingkungan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan pemerataan pusat data nasional.
Substansi menarik lainnya di dokumen itu adalah pengaturan sistem komunikasi kabel laut (SKKL) tidak hanya mencakup pembangunan jaringan kabel laut. SKKL juga mencakup lokasi pendaratan kabel, kapasitas jaringan, model pengelolaan infrastruktur, perizinan, standar teknis, keamanan, dan ketahanan konektivitas nasional.
Secara garis besar, substansi yang ada mengarahkan pengembangan SKKL melalui pemerataan titik pendaratan, diversifikasi jalur internasional, pemanfaatan infrastruktur bersama, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan jaringan.
Ketua Umum IDPRO, Hendra Suryakusuma, mengatakan, secara prinsip IDPRO menyambut baik inisiatif rencana pemerintah menyusun rancangan perpres peta jalan pengembangan infrastruktur digital sistem komunikasi kabel laut dan pusat data.
Jika kabar rencana itu benar, asosiasi melihatnya sebagai langkah penting untuk memperkuat infrastruktur digital nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia sebagai regional digital dan hub akal imitasi.
Saat ini, Hendra melanjutkan, IDPRO sedang mempelajari dokumen yang beredar dan menyiapkan sejumlah masukan dari perspektif industri. Ada beberapa hal yang menurut IDPRO perlu mendapat perhatian.
Misalnya, fleksibilitas lokasi pembangunan data center, kesiapan pasokan listrik dan konektivitas, serta penerapan standar efisiensi energi dan lingkungan yang realistis. Isu lain adalah kepastian regulasi bagi investasi yang sudah berjalan ataupun yang sedang direncanakan.
Jika benar rencana pemerintah menerbitkan peta jalan, IDPRO berharap, isi peta jalan bukan hanya mengatur kewajiban pelaku industri, tetapi juga menjadi peta jalan kesiapan investasi yang memastikan kesiapan infrastruktur pendukung, kemudahan perizinan, dan kepastian investasi.
Untuk itu, IDPRO siap berdiskusi dan memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah agar regulasi ini dapat benar-benar mendorong pertumbuhan industri pusat data Indonesia.
“Sejauh ini kami belum dilibatkan secara formal dalam pembahasan draft tersebut. Namun, kami berharap pemerintah dapat membuka ruang dialog dengan asosiasi dan pelaku industri lain terkait sebelum regulasi ini difinalisasi,” ucap Hendra.
Sementara itu, Head of Research & Consulting CBRE Indonesia, Anton Sitorus, berpendapat, industri infrastruktur pusat data harus diatur pemerintah. Sebab, lokasi pembangunan membutuhkan spesifikasi yang jauh lebih berat dibandingkan pabrik.
Kedua, konsumsi listrik dan air pusat data sangat besar, tingkat kebisingan yang tinggi, serta interferensi gelombang yang kuat.
Hal pertama yang mesti dilakukan pemerintah adalah membuat kajian alokasi listrik yang jelas. Tujuannya agar tidak mengganggu pasokan dan berdampak buruk bagi konsumsi listrik masyarakat.
Meskipun lokasi akan diatur, menurut Anton, harga tanah bukanlah isu utama dalam pembangunan pusat data karena porsinya kecil dibanding belanja operasional lain.
Anton mengatakan, infrastruktur pusat data yang sedang dibangun ataupun bakal dibangun di Indonesia bukan hanya untuk konsumsi domestik, melainkan juga melayani negara lain.
Investor berbondong-bondong datang karena menganggap tarif listrik di Indonesia jauh lebih murah dibanding negara tetangga. Jadi, pemerintah arus memastikan kebijakan yang ada mampu mendukung masyarakat luas, bukan semata-mata mengejar investasi.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) I Wayan Toni Supriyanto pada Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, 20 Oktober 2026, menyampaikan, pemerintah tengah membuat perencanaan strategis untuk memperkuat ekosistem pusat data dan konektivitas digital di Indonesia.
Salah satunya adalah melalui penyusunan draf peraturan presiden (perpres) terkait kabel bawah laut dan pusat data yang sekarang telah melalui tahap konsultasi publik.
Sejumlah aspek krusial dimasukkan dalam draf itu. Di antaranya adalah lokasi dan ketersediaan pasokan listrik rendah emisi, skala infrastruktur pusat data, serta kapasitas jaringan telekomunikasi terhubung dengan hub nasional dan internasional. Aspek krusial lainnya adalah ketersediaan lahan, sistem pendingin, serta perizinan lintas sektor yang lebih sederhana.
Menurut Wayan, arah kebijakan pembangunan infrastruktur fasilitas pusat data kini mulai didorong secara bertahap agar tidak hanya terpusat di Jabodetabek dan Batam, melainkan juga merambah wilayah lain. Perluasan ke wilayah ini menghadapi tantangan tersendiri karena karakteristik wilayahnya yang berbeda. Untuk itu, butuh koordinasi lintas sektor melibatkan berbagai pihak, termasuk operator jaringan telekomunikasi.
”Melalui penataan lokasi pembangunan yang memperhitungkan potensi pasar, penyediaan akses energi terbarukan, mitigasi risiko bencana, serta penguatan konektivitas telekomunikasi, kami berharap industri pusat data nasional semakin tangguh, merata, dan berkelanjutan,” ucap Wayan (Kompas.id, 20/10/2026).
Dalam dua bulan terakhir, industri infrastruktur pusat data Indonesia digegerkan dengan polemik soal krisis air yang dikaitkan dengan maraknya pembangunan fasilitas pusat data di Batam. Ada pula polemik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan proyek pusat data berbasis akal imitasi milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Bersamaan dengan polemik dalam negeri itu, kecaman pembangunan infrastruktur pusat data merusak lingkungan juga berkembang di luar negeri. Di Amerika Serikat, misalnya, peneliti Universitas Harvard menemukan 400-an pusat data hyperscaler di Amerika Serikat menghasilkan 25,7 juta ton karbon dioksida antara Mei 2024 dan April 2025. Jumlah ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.





