Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui proses pembahasan panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya menuntaskan pembahasan tingkat I. DPR bersama pemerintah sepakat membawa rancangan aturan tersebut ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pembahasan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah rampung di Komisi III DPR bersama pemerintah.
Advertisement
“Pada hari ini kami telah antara DPR dalam hal ini komisi teknis Komisi III dan pihak pemerintah telah menyelesaikan rapat tingkat pertama dalam memfinalkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dasco menambahkan, hasil pembahasan tingkat I tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi undang-undang.
“Dan akan diparipurnakan dalam paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang,” tambahnya.
Dia mengungkapkan, proses penyusunan RUU Perampasan Aset berlangsung cukup panjang. Komisi III DPR menggelar puluhan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, organisasi, hingga berbagai pihak terkait.
“Pembahasan yang sudah dilakukan sekian lama dan kami mengikuti prosesnya di Komisi III DPR RI ada 87 kali RDPU, RDPU yang dilakukan dalam rangka menyerap aspirasi dari masyarakat, dari organisasi, dan berbagai macam pihak,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan, rangkaian RDPU terkait RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025. Pembahasan bahkan tetap berlangsung ketika DPR memasuki masa reses.
“Selama setahun hampir tiap minggu kita reses pun kemarin kita gas atas perintah Pak Dasco ya demi kita menyalurkan aspirasi masyarakat,” ujar Habiburokhman.



