JAKARTA, KOMPAS – Pengelolaan badan usaha milik negara (BUMN) di bawah Danantara Asset Management menargetkan kelahiran 100 perusahaan negara berkelas dunia. Namun, tanpa skenario jelas, konsolidasi BUMN hanya akan membawa masalah besar di kemudian hari.
Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai bahwa konsolidasi BUMN memang diperlukan dan baik untuk memperkuat perusahaan-perusahaan milik negara. Masalahnya, konsolidasi tersebut mesti memiliki tujuan dan skenario yang jelas.
Sejauh ini, Herry memandang bahwa konsolidasi BUMN yang dijalankan pemerintah tidak memiliki konsep yang jelas. Penggabungan sekadar dilakukan pada BUMN atau anak/cucu BUMN yang dinilai memiliki kemiripan bidang usaha.
“Pemerintah semestinya clear dulu dengan skenario konsolidasi BUMN, jangan sekadar bombastis (memangkas) 1.000 BUMN menjadi 200 (BUMN) saja,” tuturnya, Selasa (17/11/2026) di Jakarta.
Sejauh ini, konsolidasi beberapa klaster BUMN sudah berjalan. Sebanyak tujuh BUMN logistik digabungkan menjadi LogisticsCo di bawah Pelindo. Beberapa lembaga manajemen aset seperti Mandiri Investasi, BNI Asset Management, BRI Manajemen Investasi, dan PNM Investment Management juga digabungkan dengan total asset under management (AUM) atau aset kelolaan sekitar Rp 190 triliun.
Konsolidasi 72 hotel anak perusahaan BUMN juga dilakukan di bawah induk Injourney Hospitality. Konsolidasi lainnya adalah penggabungan BUMN di bawah Pupuk Indonesia, subholding downstream PT Pertamina, rumah sakit, kawasan industri, PT Adhi Karya, dan PT PP.
Sementara itu, beberapa konsolidasi yang sedang dikerjakan antara lain restrukturisasi Pos Indonesia, transformasi bisnis PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), konsolidasi asuransi, konsolidasi keamanan, dan konsolidasi konektivitas fiber.
“Kita ingin transformasi ini betul-betul komprehensif. Tidak hanya berkaitan dengan angka-angka atau financial performance, tetapi juga menjaga sustainability perusahaan ke depan, sehingga seluruh pilar kita perbaiki. Tidak hanya finansial, tetapi juga dari people,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria saat menerima Ketua dan Anggota Komisi VI DPR RI di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Oleh karena itu, Dony menjelaskan, peta jalan transformasi BUMN akan dilakukan secara bertahap. Pada 2026, agenda transformasi diarahkan pada restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan. Pada tahun berikutnya, atau 2027, fokus akan diperluas pada penguatan people dan budaya korporasi (corporate culture).
Hal itu akan dilanjutkan dengan inovasi dan penguatan teknologi informasi pada 2028. Memasuki 2029, transformasi akan diarahkan pada penciptaan nilai (value creation), termasuk menentukan perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO).
Di Indonesia terdapat 1.074 BUMN dengan 52 persennya berkinerja buruk atau merugi pada 2024.
Seluruh tahapan itu diharapkan bermuara pada terbentuknya sekitar 100 perusahaan BUMN berkelas dunia pada 2030. “Kita ingin membawa perusahaan ini betul-betul menjadi berkelas dunia dan tentu juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi bangsa kita,” ujarnya.
Komisi VI DPR RI pun menegaskan dukungannya terhadap penguatan kinerja Danantara Asset Management (DAM) melalui pengelolaan aset BUMN yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap keberhasilan pengelolaan BUMN bukan hanya pada angka kinerja, tapi juga nilai tambah ekonomi, manfaat bagi masyarakat sekitar, dan kemandirian industri nasional,” tutur Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, dalam pertemuan tersebut.
Dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF), 26 Oktober 2026 lalu, Dony juga sempat memaparkan pentingnya konsolidasi BUMN. Dia menyebutkan, di Indonesia terdapat 1.074 BUMN dengan 52 persennya berkinerja buruk atau merugi pada 2024. Sebanyak 97 persen dividen pun hanya berasal dari delapan BUMN terbesar saja.
Besarnya jumlah BUMN ini membuat utang terakumulasi tanpa kendali. Model bisnisnya pun dinilai tidak sesuai dengan pasar. Kasus hukum maupun perselisihan antarperusahaan serta dugaan adanya kecurangan, kolusi, dan penyedia fiktif, pun marak ditemukan.
Melalui kajian fundamental bisnis, BUMN-BUMN tersebut dikelompokkan. Sebanyak 200 perseroan akan dikonsolidasi, sekitar 15 lainnya akan direstrukturisasi secara finansial, sedangkan sebanyak 213 BUMN akan dilikuidasi dan 208 BUMN akan didivestasi.
Karenanya, dari 1.074 BUMN tersebut, diperkirakan akan tersisa sekitar 250 entitas bisnis saja pada akhir 2026 ini. Penyederhanaan ini dilakukan melalui restrukturisasi, merger, divestasi, dan likuidasi. Namun, hal ini dinilai tak memadai.
Menurut Herry, Danantara semestinya bisa mendefinisikan ulang bisnis BUMN. Persoalannya, saat ini tujuan Danantara melakukan konsolidasi BUMN belum terlihat.
“Misalnya, apakah BUMN dikonsolidasikan untuk membantu pemerintah menurunkan ketergantungan pada impor, sehingga BUMN disiapkan untuk bisnis di bidang substitusi impor? Sekarang ini skenario besarnya saja belum jelas, hanya baru di tahap melihat data, lalu (BUMN yang) mirip-mirip digabung saja,” tutur Herry.
Herry menyontohkan, PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA yang merugi sampai lebih dari Rp 800 miliar digabungkan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero). PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Pertamina International Shipping yang tak sehat keuangannya juga digabungkan dengan PT Pertamina Patra Niaga. Konsolidasi terakhir ini menjadi Subholding Downstream.
Meski ada niat baik untuk mendorong efisiensi, Herry menilai konsolidasi ini tak didasari skenario besar yang jelas. Akibatnya, BUMN yang lebih sehat akan ikut terbebani oleh BUMN yang tak sehat secara keuangan.
Herry meragukan konsolidasi ini akan mampu melahirkan 100 BUMN yang mampu bersaing secara global. “Ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari,” katanya.
Herry mengusulkan penggabungan dilakukan sesuai klaster dan disiapkan bersama dengan Kementerian Perindustrian atau kementerian terkait. Dengan demikian, konsolidasi BUMN bisa dilakukan sesuai kebutuhan.
Selain itu, lanjutnya, cara Danantara memperlakukan BUMN juga perlu ditimbang ulang. Bila Danantara mengambil dividen terlalu besar, bahkan melebihi 80 persen, ekspansi akan sulit dilakukan oleh BUMN ke depan.
Apalagi, BUMN seperti Pertamina perlu menjaga kemampuannya dalam memastikan ketahanan dan stabilitas harga energi. Kemampuan Pertamina untuk menjaga mandat ini tetap perlu dipastikan.
Herry menambahkan, pemerintah sebenarnya bisa menata ulang BUMN. Artinya, tidak perlu semua BUMN berada di bawah Danantara, cukup BUMN yang berorientasi profit saja.
Sebaliknya, BUMN yang menjalankan fungsi fiskal seperti memastikan subsidi dan kompensasi BBM atau menyalurkan pupuk bersubsidi, semestinya berada di bawah kementerian terkait. Status BUMN sebagai perusahaan umum pun bisa dikembalikan.





