Jadi Pegawai Pusat, Guru PPPK Tak Akan Ditempatkan Jauh dari Domisilinya

kompas.id
8 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS - Distribusi guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu per Januari 2027 dipastikan tidak akan jauh dari domisilinya. Kepastian ini menjawab kekhawatiran guru akan potensi ditempatkan jauh dari domisilinya ketika statusnya merupakan aparatur sipil negara di bawah kelola pemerintah pusat.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani menjelaskan, saat ini pihaknya bersama dinas pendidikan dari seluruh daerah sedang memetakan kebutuhan guru di setiap daerah. Usulan dari setiap daerah tersebut menjadi acuan untuk penempatan guru yang baru diangkat menjadi PPPK penuh waktu oleh Kemendikdasmen.

Meski begitu, Nunuk meminta guru yang nantinya diangkat menjadi PPPK penuh waktu untuk mendalami prinsip aparatur sipil negara (ASN) yang harus siap ditempatkan di mana saja. Kemendikdasmen mengupayakan guru tersebut tetap mengajar sesuai dengan kebutuhan guru di dekat domisilinya.

Yang paling membuat guru itu harus ditarik ke pusat bukan hanya soal uang.

"Jadi guru-guru tenang saja, bersiap diri melengkapi data-data yang ada. Kita akan menempatkan sesuai dengan kebutuhan karena sekarang (kewenangan) penempatan ada di pusat, instrumen pertama yang dilihat bukan dia siapa atua anaknya siapa, tetapi dimana sekolah yang membutuhkan di dekat tempat tinggal mereka," kata Nunuk di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Adapun sebanyak 242.482 guru berstatus PPPK paruh waktu yang tersebar di beberapa daerah disiapkan pemerintah untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat di bawah Kemendikdasmen tanpa tes mulai 1 Januari 2027.

Nunuk mengungkapkan, mereka akan digaji oleh Kementerian Keuangan yang sudah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2027. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkannya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya.

Untuk menarik tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pusat ini, pemerintah pusat tengah menyiapkan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukumnya. Proses ini ditargetkan rampung akhir tahun 2026.

Baca JugaSkema ASN untuk Guru Honorer Dinanti

Meski ditarik ke pusat, pemerintah daerah, lanjut Nunuk, tetap berperan dalam hal pengusulan kebutuhan guru hingga pengawasan dan penilaian kinerja guru. Tujuan penarikan guru ke pusat ini juga untuk menghindari politisasi guru yang selama ini kerap terjadi di daerah-daerah.

"Yang paling membuat guru itu harus ditarik ke pusat bukan hanya soal uang, tetapi soal bagaimana kita bisa membuat guru itu profesional tidak ada intervensi politik dan kita bisa memindahkan sesuai dengan kebutuhan," ucap Nunuk.

Sementara untuk lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru yang akan dibuka pada akhir tahun 2026 ini, Nunuk mengungkapkan, lowongan ini terbuka bagi siapapun alias tidak ada afirmasi bagi guru yang belum berstatus PNS. Semua guru yang belum berstatus PNS maupun lulusan baru diperbolehkan mengikuti seleksi.

Formasi CPNS guru yang akan dibuka 1.460 formasi yang terdiri dari 1.154 guru dan 306 tenaga kependidikan. Mereka akan ditempatkan di Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional.

"Jadi yang sekarang ini seleksi terbuka untuk CPNS baru fresh graduate, lulusan PPG (pendidikan profesi guru) calon guru. Jadi sekali lagi untuk CPNS 2026 tidak ada afirmasi umur," ungkapnya.

Baca JugaGuru PPPK Bisa Jadi PNS, Standar Kesejahteraan Guru Tetap Harus Ditetapkan dalam RUU Sisdiknas

Secara terpisah, peneliti di Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Yeremia Dwi Hendryanto menilai, sentralisasi guru ini bukan jaminan hilangnya politisasi guru. Indonesia memiliki pengalaman pengelolaan guru secara terpusat pada masa Orde Baru, tetapi praktik politisasi guru tetap terjadi.

Karena itu, PSPK berharap tata kelola guru yang tengah digodok pemerintah saat ini bukan sekadar memindahkan kewenangan dari daerah ke pusat. Aturan baru tersebut harus bisa memastikan tata kelola yang lebih adil, distribusi guru yang lebih merata, kesejahteraan yang layak, serta mekanisme yang menjamin guru kompeten.

”Pengelolaan guru yang makin tersentralisasi ini juga akan memusatkan anggaran. Kita lihat bahwa gaji guru yang selama ini melalui dana alokasi umum, lalu tunjangan profesi guru yang ditransfer ke daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik, juga akan berkurang,” kata Yeremia.

Sementara itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mendukung kebijakan ini. Ia mengatakan pemerintah pusat saat ini memiliki kapasitas fiskal yang lebih kuat untuk menjamin penggajian dan hak-hak guru dibandingkan pemerintah daerah yang ruang fiskalnya semakin terbatas sejak efisiensi anggaran.

Namun, kebijakan sentralisasi guru ini harus ada mitigasi risikonya. Sebab, jika guru ASN PPPK akan menjadi guru nasional yang siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah pusat juga harus menyediakan dukungan yang memadai.

”Jangan sampai wilayah yang justru surplus guru kemudian pemerintah pusat meredistribusi guru tersebut ke daerah yang sudah surplus guru,” ujar Satriwan.

Baca JugaDi Balik Gado-gado Status Guru, Ada Harapan Kesejahteraan

Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi bagian penting dalam skema baru tersebut. Pemetaan harus menentukan daerah-daerah yang benar-benar kekurangan guru, kemudian redistribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan riil sekolah dan peserta didik.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Cak Imin Tegaskan Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI tak Ada Dalam Rencana Pemerintah
• 11 jam lalurepublika.co.id
thumb
Mobil Rusak Akibat Tertimpa Pohon, Bisa Ajukan Klaim ke Pemkot Bandung
• 5 jam lalurepublika.co.id
thumb
Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden Digugat ke MK
• 13 jam lalukumparan.com
thumb
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Digeledah dalam Skandal Penyadapan
• 12 jam laluharianfajar
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 16 jam lalumediaapakabar.com
Berhasil disimpan.