Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap memfasilitasi penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (TKPD) melalui ekosistem SIAPkerja untuk mempermudah link and match antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan potensi TKPD.
“Jadi, kami akan coba link and match antara supply and demand,” ujar Cris Kuntadi Sekretaris Jenderal Kemnaker dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026), dilansir Antara.
Dia menegaskan, upaya link and match melalui pemanfaatan SIAPkerja juga diperkuat melalui penguatan Bursa Kerja Khusus (BKK), dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Inklusi.
Menurutnya, adanya langkah itu penting untuk memastikan tenaga kerja penyandang disabilitas memperoleh hak atas pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, akomodasi yang layak, serta kesempatan untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja.
Lebih lanjut, Cris menilai keberadaan regulasi dan program saja belum cukup untuk memastikan penempatan TKPD berjalan efektif.
Artinya, diperlukan manajemen perubahan (change management) dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Selain itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Di sisi lain, Sugeng Heri Suseno Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) mengatakan, berdasarkan data dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Sakernas Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.
Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Kemnaker mempermudah akses penempatan kerja bagi TKPD melalui ekosistem SIAPkerja.
Kemnaker turut mengembangkan BKK di Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan LPK Inklusi.
Kemudian, Kemnaker memperluas pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK). Pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar kerja, termasuk keterampilan digital dan soft skill.
“Kemnaker juga memberikan pendampingan sejak tahap pra hingga pascapenempatan,” tandasnya.(ant/fia/rid)




