HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel) menghentikan kasus pencurian empat kartu kredit milik seorang warga di Makassar.
Tersangka AR (33) mengembalikan seluruh kerugian korban sebesar Rp341.958.000 melalui mekanisme Keadilan Restoratif atau Restorative Justice (RJ).
Persetujuan tersebut diberikan dalam ekspose perkara yang digelar Selasa (17/11/2026), setelah Kejati Sulsel menilai penyelesaian melalui perdamaian telah memenuhi persyaratan formil dan pertimbangan sosiologis sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP 2025.
Ekspose dipimpin langsung Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin, sedangkan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar hadir Kepala Kejari Andi Panca Sakti, Kepala Seksi Pidana Umum Fri Harmoko, serta Jaksa Fasilitator Yusnita.
Tersangka AR yang berprofesi sebagai wiraswasta disangka melanggar Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP karena diduga mengambil empat kartu kredit milik korban berinisial FR (32).
Kasus tersebut bermula ketika AR berkenalan dengan korban melalui aplikasi jejaring sosial HeeSay dengan menggunakan nama “Agung Laksada”.
Pada Sabtu, 11 Juli 2026, tersangka meminta korban menjemputnya di Hotel Aston Makassar, kemudian mengambil empat kartu kredit yang tersimpan di dalam dompet di atas tuas rem tangan mobil korban ketika mereka sedang dalam perjalanan.
Kartu kredit yang diambil terdiri atas kartu Mandiri, DBS, dan UOB, yang kemudian digunakan tersangka untuk berbelanja di Kota Kendari.
Setelah membawa kartu-kartu tersebut, AR langsung bertolak ke Kendari dan menggunakannya untuk membeli dua unit iPhone 17 serta dua keping emas Antam dengan total berat 100 gram.
Tersangka kemudian kembali ke Makassar pada hari yang sama, sedangkan seluruh barang yang diperoleh dari transaksi menggunakan kartu kredit korban dijual untuk mendapatkan uang.
Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk bermain trading atau saham serta memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga korban mengalami kerugian mencapai Rp341.958.000.
Meski demikian, perkara ini akhirnya ditempuh melalui jalur penyelesaian restoratif setelah Kejari Makassar memfasilitasi perdamaian antara tersangka dan korban pada 4 November 2026 di Baruga Adhyaksa.
Penghentian penuntutan disetujui karena tersangka tercatat baru pertama kali melakukan tindak pidana dan perkara yang disangkakan memenuhi ketentuan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara serta denda paling banyak Kategori V.
Selain itu, perdamaian telah dicapai atas dasar kesepakatan sukarela kedua belah pihak dan tersangka telah mengganti seluruh kerugian korban secara tunai sebesar Rp341.958.000.
Kejaksaan juga mempertimbangkan kondisi sosial tersangka yang menjadi tulang punggung keluarga dengan tanggungan seorang istri dan dua anak yang masih kecil, serta adanya respons positif dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin mengapresiasi jajaran Kejari Makassar yang telah memfasilitasi penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
“Setelah mendengarkan paparan yang disampaikan dan kelengkapan administrasi yang dikirimkan, maka kami mempertimbangkan bahwa permohonan penghentian penuntutan berdasarkan mekanisme keadilan restoratif telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya perdamaian. Dikembalikannya kerugian diharapkan dapat memulihkan keadaan seperti semula,” urai Syarifuddin, Rabu (18/11/2026).
Ia menegaskan, permohonan penghentian penuntutan terhadap AR telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut.
“Maka saya memutuskan perkara yang diajukan permohonan MKR atas nama Tersangka AR yang disangka melanggar Pasal 476 Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah memenuhi syarat subjektif dan objektif Mekanisme Keadilan Restoratif sesuai Pasal 80 KUHAP 2025 dan disetujui permohonan untuk diselesaikan berdasarkan Keadilan Restoratif,” tegasnya.
Setelah persetujuan di tingkat Kejati Sulsel, Syarifuddin menginstruksikan Kejari Makassar segera mengajukan permohonan penetapan persetujuan RJ kepada Pengadilan Negeri setempat.
Ia juga memerintahkan agar tersangka segera dikeluarkan dari tahanan apabila sedang menjalani penahanan, setelah penetapan persetujuan dari pengadilan diterbitkan.
Selain itu, seluruh proses penyelesaian barang bukti dan administrasi perkara harus dituntaskan sesuai ketentuan, didokumentasikan, kemudian dilaporkan secara berjenjang dengan berkas yang dijilid menggunakan sampul putih.
Di akhir arahannya, Syarifuddin mengingatkan seluruh jajaran kejaksaan agar tidak melakukan praktik transaksional dalam penyelesaian perkara, termasuk melalui mekanisme keadilan restoratif.
“Untuk menjadi perhatian bagi para jaksa, bahwa dilarang dan tidak boleh ada transaksional dalam penyelesaian perkara. Jika terjadi, maka pimpinan akan menindak tegas. Demikian untuk dilaksanakan,” pungkas Muhammad Syarifuddin. (*)





