Indonesia menargetkan emisi karbon yang diserap sektor kehutanan dan lahan lebih besar dibandingkan yang dilepaskan pada 2030 alias FOLU Net Sink 2030. Namun, target ini saja dinilai tak cukup menunjukkan keseriusan Indonesia dalam pengendalian emisi global. Pasalnya, dalam perjalanan menuju target tersebut, Indonesia menghasilkan emisi masif imbas kebakaran hutan dan lahan.
Situs pemantauan deforestasi dan kebakaran hutan Nusantara Atlas mencatat estimasi luas kebakaran hutan di Indonesia mencapai 2,88 juta hektare sepanjang Januari hingga Oktober. Ini sekitar 39 kali luas daratan Singapura.
Dari analisis lembaga pegiat lingkungan maupun pemantau kebakaran, estimasi emisi yang dilepaskan setara puluhan hingga ratusan juta ton karbon dioksida. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) misalnya, memperkirakan emisinya mencapai sekitar 31 juta ton CO2 sepanjang Januari hingga September 2026.
Sedangkan layanan pengamatan atmosfer Uni Eropa Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) memberikan estimasi yang jauh lebih besar, yaitu 65,18 megaton karbon atau setara 239 juta ton CO2 hingga September, dan mencapai 196,85 megaton karbon atau sekitar 721 juta ton CO2 hingga November.
Sebagai pembanding, emisi sektor transportasi Indonesia dilaporkan 191,37 juta ton CO2 pada 2024. Artinya, sektor hutan dan lahan bisa jadi telah menggeser sektor transportasi sebagai penyumbang emisi terbesar kedua Indonesia di tahun ini.
Pengkampanye Iklim dan Isu Global Walhi Patria Rizky Ananda mengatakan, besarnya pelepasan emisi ini memperlihatkan kontradiksi serius dalam komitmen iklim Indonesia melalui FOLU Net Sink 2030. “Bagaimana Indonesia dapat mencapai FOLU Net Sink jika pada saat yang sama puluhan hingga ratusan juta ton CO2 terus dilepaskan dari kebakaran hutan dan lahan?” ujar Patria, beberapa waktu lalu.
Dia menekankan, keberhasilan FOLU Net Sink 2030 tidak boleh hanya diukur dari berapa banyak karbon yang diklaim berhasil diserap. "Tetapi juga dari seberapa jauh pemerintah mampu menghentikan karbon yang terus dilepaskan,” kata dia.
Di Konferensi iklim PBB COP31 di Turki, delegasi Indonesia memaparkan sederet upaya mengejar target FOLU Net Sink 2030. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Haruni Krisnawati menjelaskan, pemerintah mengandalkan lima program untuk mewujudkan target tersebut.
“Termasuk pengelolaan hutan lestari, peningkatan stok karbon hutan, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, serta instrumen dan informasi pendukung,” kata Haruni, di Paviliun Indonesia COP31, Antalya, Turki, Selasa (17/11).
Program pengelolaan hutan lestari mencakup kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengembangan perhutanan sosial, multiusaha kehutanan, dan kesatuan pengelolaan hutan. Kementerian Kehutanan menyebut telah bekerja sama dengan 52 mitra pelaksana di lapangan untuk program ini.
Sedangkan untuk program pengelolaan ekosistem gambut, pemerintah membangun kemitraan dengan masyarakat hingga melakukan pembasahan dan pembangunan infrastruktur gambut.
Menurut Haruni, berbagai program untuk mengejar target FOLU Net Sink dirancang melibatkan masyarakat lokal. Dengan begitu, program memperkuat mata pencaharian masyarakat setempat sekaligus mengurangi emisi dan melestarikan keanekaragaman hayati.
Sejauh ini, dia menyebut terdapat total 863 kelompok penerima manfaat program. Ini dari implementasi aneka program seperti reforestasi, restorasi sungai, pengelolaan sampah, jasa ekosistem atau ecotourism, sektor kesehatan, serta pemanfaatan energi terbarukan.
Akan tetapi, penerima manfaat terkonsentrasi di wilayah Jawa, seperti Jawa Barat (164 kelompok penerima manfaat), Jawa Tengah (117 kelompok penerima manfaat), dan Jawa Timur (90 kelompok penerima manfaat). Sisanya tersebar di wilayah lain.




