Di Tengah Target 70% Prabowo, APINDO Desak Pemerintah Tertibkan Tambang Ilegal

wartaekonomi.co.id
6 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mendorong pemerintah memperketat penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto agar minimal 70% hasil pertambangan dinikmati negara. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, terutama dari aktivitas usaha yang tidak memenuhi ketentuan.

Ketua Komite Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) APINDO, Hendra Sinadia, mengatakan sektor pertambangan memiliki ribuan perusahaan dengan tingkat kepatuhan yang berbeda. Sebagian perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada negara, tetapi masih terdapat perusahaan berizin yang tidak tertib membayar pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Selain itu, aktivitas penambangan tanpa izin juga dinilai menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah karena berpotensi menyebabkan penerimaan negara tidak terserap secara optimal.

"Itu yang sebenarnya yang kita harapkan, kalau pemerintah bisa lebih maksimal menertibkan, manfaat yang didapat dari pertambangan besar," ujar Hendra kepada Warta Ekonomi.

Besarnya persoalan pertambangan ilegal juga tercermin dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sepanjang 2023–2025, transaksi yang diduga berkaitan dengan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) mencapai Rp185,03 triliun. Dalam periode yang sama, total perputaran dana yang teridentifikasi mencapai Rp992 triliun.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan PETI tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penambangan di lapangan, tetapi juga melibatkan jaringan perdagangan dan perputaran dana yang luas. Namun, angka tersebut merupakan nilai transaksi yang diduga terkait PETI emas, bukan nilai kerugian negara.

Sementara itu, pemerintah juga mulai memperkuat pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada 26 Oktober 2026 menyatakan telah menggelar rapat bersama tim penegakan hukum dan tim internal kementerian untuk memantau serta memeriksa sejumlah perusahaan perkebunan yang diduga turut menjalankan aktivitas pertambangan di luar izin usahanya.

"Saya juga telah melakukan rapat dengan tim gakum dan tim internal di ESDM untuk melakukan monitoring, pemeriksaan terhadap kebun-kebun yang juga melakukan usaha pertambangan. Yang ditengarai, itu dilakukan oleh beberapa perusahaan asing," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta.

Langkah pengawasan juga dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menyatakan kepolisian akan mendata perusahaan pertambangan melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk memetakan aktivitas yang perlu mendapat pengawasan.

Baca Juga: Transaksi Tambang Ilegal Capai Rp185 Triliun, Pemerintah Didesak Bongkar Jaringan Pemodal

Baca Juga: Industri Masih Terbelit Banyak Masalah, Apindo Minta Kemenperin Turun Tangan

"Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan," ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan minimal 70% hasil dari seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

"Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM. Ya. Semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang, minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara," ujar Prabowo.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
AS diskusi dengan Lebanon terkait pelucutan senjata Hizbullah
• 16 jam laluantaranews.com
thumb
KPK periksa 18 pejabat pemerintahan Klaten terkait kasus Hamenang
• 19 jam laluantaranews.com
thumb
Momen Mesra Xi Jinping Bertemu Putin di China, Penuh Bunga-Bunga
• 4 jam lalucnbcindonesia.com
thumb
Gelar Perkara Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit cs Dijadwalkan Digelar Besok
• 2 jam lalurctiplus.com
thumb
Diduga Jadi Posko Makar, Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Digeledah dalam Skandal Penyadapan
• 12 jam laluharianfajar
Berhasil disimpan.