Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menandatangani Peraturan Kepolisian (Perpol) terbaru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Aturan tersebut termaktub dalam Perpol Nomor 4 Tahun 2026 yang diteken pada Senin, 16 November 2026 sekaligus merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Dalam aturan terbaru itu, pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dapat digelar secara daring. Hal itu diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
Baca juga: Begini Penampakan Irjen Pol Eko Hadi usai Jalani Sidang Etik Terkait Kasus Penyadapan
Merujuk ketentuan yang ada, terduga pelanggar etik dapat menghadiri sidang secara langsung maupun melalui media elektronik dengan catatan harus mendapat persetujuan dari Ketua Majelis KKEP.
Baca Juga:Survei Parameter Politik: Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi, Disusul KDM dan Anies“Sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” sebagaimana ditulis dalam Perpol tersebut, Rabu (18/11/2026).Selain mengatur pelaksanaan sidang secara online, aturan baru itu juga mengatur mekanisme penyusunan majelis KKEP. Dalam Pasal 42 disebutkan bahwa Majelis KKEP terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
Pangkat Ketua dan Anggota Majelis diatur harus setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Aturan ini juga yang menjadi ketentuan dalam penentuan Majelis KKEP untuk sidang etik mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Dia dijadwalkan menjalani sidang KKEP pekan depan terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
#nasional




