jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 19-20 November 2026 di Bandung, Jawa Barat.
Rakernas mengusung tema “Inklusif dalam Pemikiran, Kolaboratif dalam Tindakan, dan Kontributif dalam Pengabdian”.
BACA JUGA: Rakernas KORMI 2026 Menetapkan Sulawesi Tengah Tuan Rumah FORNAS IX 2027
Para Guru Besar dan dosen HTN-HAN yang tergabung dalam Pengurus Pusat APHTN-HAN serta pengurus wilayah dari 37 provinsi menghadiri forum ini.
APHTN-HAN saat ini menaungi sekitar 3.000 dosen HTN-HAN se-Indonesia. Rakernas tahun ini mengusung dua tujuan penting.
BACA JUGA: BPPKB Jakarta: Polri di Bawah Presiden Konsekuensi Desain Ketatanegaraan
Pertama, Rakernas memperkokoh soliditas organisasi dalam melaksanakan program tridharma perguruan tinggi, meliputi aspek akademik, penelitian, dan pengabdian, khususnya di bidang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Kedua, Rakernas memperkuat peran APHTN-HAN dalam merespons dinamika ketatanegaraan kontemporer yang strategis, khususnya isu penyelenggaraan pemerintahan yang menyita perhatian publik.
BACA JUGA: Todung Minta Polisi Tidak Merusak Arsitektur Ketatanegaraan karena Cawe-cawe di Pilkada
Ketua Panitia Pelaksana Rakernas 2026 Prof. Rudy menjelaskan agenda tersebut. Prof. Rudy juga menjabat Ketua Departemen Akademik dan Pengajaran APHTN-HAN.
"Selain membahas laporan perkembangan organisasi yang pengurus pusat dan wilayah sampaikan, Rakernas juga menggelar sidang-sidang komisi,” ujar Prof. Rudy.
Sidang komisi membahas organisasi dan pengembangan sumber daya manusia, program tridharma (akademik, riset, dan pengabdian), serta komisi khusus yang membahas isu ketatanegaraan kontemporer yang strategis.
Sebagai tradisi Rakernas, forum ini merumuskan pandangan APHTN-HAN dalam merespons isu ketatanegaraan strategis.
Isu tersebut meliputi penataan persyaratan pencalonan pejabat publik dalam Pemilu dan Pilkada, penyempurnaan pengaturan pengunduran diri atau pernyataan berhenti pejabat publik di tengah masa jabatan termasuk mekanisme pengisian kekosongan jabatan, serta tindak lanjut penyelesaian beberapa RUU strategis.
RUU strategis itu meliputi RUU Pemilu, RUU Penyadapan, RUU Sisdiknas, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Perubahan Iklim.
Forum ini juga membahas diskursus ruang lingkup keuangan negara dan definisi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara melalui penyadapan yang berkaitan dengan isu makar, pengelolaan sumber daya alam dengan menjamin hak menguasai negara tetap terjaga, dan berbagai isu lainnya.
Sekretaris Panitia Rakernas Prof. Dr. Tedi Sudrajat menjelaskan alasan pemilihan isu tersebut. Prof. Tedi merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
“Pemilihan isu strategis ini mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta dampaknya bagi masyarakat luas,” ujar Prof. Tedi.
Menurut dia, isu-isu tersebut menyita perhatian publik dan menjadi pembicaraan berbagai kalangan.
APHTN-HAN menilai isu ketatanegaraan itu perlu mendapatkan sentuhan akademik agar publik memandangnya secara lebih objektif dalam kacamata konstitusi dan negara hukum yang berkeadilan.
Rakernas yang berlangsung selama dua hari ini menargetkan dua rekomendasi utama. Pertama, Rakernas merumuskan program kerja yang APHTN-HAN usung pada tahun-tahun mendatang.
Kedua, Rakernas merumuskan pandangan APHTN-HAN terkait isu ketatanegaraan strategis.
Pandangan itu diharapkan menjadi referensi kebijakan dalam merespons dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Setelah Rakernas, APHTN-HAN juga menyelenggarakan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-5 pada 20-22 November 2026. Konferensi itu mengusung tema “Konstitusi, Kedaulatan Ekonomi dan Negara Kesejahteraan”.
Sebagai bagian dari komponen bangsa, ribuan akademisi hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang tergabung dalam APHTN-HAN siap memberikan masukan dan berkontribusi dalam penyusunan berbagai kebijakan di tingkat pusat maupun daerah.
Kontribusi itu mendukung pelaksanaan agenda prioritas pemerintah yang berdampak bagi masyarakat luas agar membawa kesejahteraan. (fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari




