Pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi menyusul keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 6 persen.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memetakan sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus faktor-faktor yang berpotensi memicu inflasi. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi setelah kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.
Dradjad Hari Wibowo Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi dampak kebijakan moneter tersebut.
“Sebelumnya kita sudah mengidentifikasi beberapa sumber pertumbuhan. Kita juga sudah mengidentifikasi beberapa sumber yang bisa meningkatkan inflasi. Bahwa BI Rate naik, nanti kita akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan kementerian dan lembaga terkait,” kata Dradjad, seperti dilaporkan Antara, Rabu (18/11/2026).
Dia menegaskan, penentuan suku bunga acuan merupakan kewenangan bank sentral. Sementara itu, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian berfokus menjaga agar pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tetap sesuai sasaran.
“BI Rate itu kewenangan BI. Jadi BI sudah menaikkan. Tentu kami dari Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan pertumbuhan dan juga inflasi itu akan tetap sesuai dengan target kita,” jelasnya.
Sebelumnya, Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan periode November 2026 yang berlangsung pada 17-18 November 2026.
Sejalan dengan keputusan tersebut, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 persen. Sementara itu, suku bunga lending facility naik 25 basis poin menjadi 6,75 persen.
Destry Damayanti Gubernur BI menjelaskan, kenaikan suku bunga tersebut bertujuan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Kebijakan itu sekaligus menjadi langkah antisipatif untuk menjaga inflasi pada 2026-2027 tetap berada dalam sasaran.
“Kenaikan ini sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026–2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen,” kata Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI.(ant/ham/rid)




