jpnn.com - JAKARTA – Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani memastikan seluruh guru PPPK paruh waktu akan naik status menjadi PPPK penuh waktu per 1 Januari 2027.
Adapun jumlah guru Pegawai Pemerintan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu sebanyak 242.482 orang.
BACA JUGA: Penjelasan Dirjen Nunuk soal Afirmasi Usia PPPK Penuh Waktu pada Seleksi CPNS
Mereka akan diangkat menjadi guru PPPK penuh waktu dengan gaji ditanggung APBN, dalam hal ini masuk alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Anggaran gaji guru PPPK penuh waktu hasil alih status pun sudah aman.
BACA JUGA: Info Dirjen Nunuk soal Mekanisme Alih Status PPPK, PPPK Paruh Waktu & Juknis
Dengan demikian, kata Nunuk Suryani, pemerintah daerah tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu pada APBD 2027 karena mereka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan mulai Januari 2027 dengan gaji ditanggung APBN melalui Kemendikdasmen.
Namun, pemda masih harus menganggarkan gaji guru PPPK penuh waktu lama, yang pengangkatannya sebelum 2027.
BACA JUGA: Dirjen Nunuk: Pemda tak Perlu Lagi Menganggarkan Gaji PPPK dari PPPK Paruh Waktu
"Pemda tidak perlu lagi menganggarkan gaji guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat serentak menjadi PPPK penuh waktu tanggal 1 Januari 2027. Pemda hanya menganggarkan gaji PPPK penuh waktu yang sudah diangkat sebelum tahun 2027," kata Nunuk Suryani dalam Ngopi Bareng Bu Nunuk Bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik), Rabu (18/11/2026).
Dia menjelaskan untuk 2027 yang dialihkan menjadi ASN pusat baru 242.482 guru PPPK penuh waktu yang sebelumnya berstatus PPPK paruh waktu.
Adapun, 900 ribu lebih guru PPPK penuh waktu statusnya masih ASN daerah. Mereka inilah yang gajinya masih dianggarkan oleh pemda.
Namun, 900 ribuan guru PPPK penuh waktu itu diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027.
Seleksinya khusus karena ada afirmasi usia yang nantinya diatur dalam regulasi, entah itu berbentuk Peraturan Presiden (perpres) atau payung hukum lainnya.
"Jadi, teman-teman pemda tidak usah khawatir soal gaji PPPK paruh waktu ini, karena semuanya akan kami tarik ke pusat dan kami gaji," tegasnya.
Lebih lanjut Dirjen Nunuk menyebutkan anggaran gaji guru PPPK penuh waktu hasil alih status sudah ditransfer Kementerian Keuangan sekitar Rp23 triliun.
Tujuannya agar pemda tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran gaji guru PPPK paruh waktu karena per 1 Januari 2027 mereka akan naik status menjadi ASN penuh waktu.
Ditanya soal petunjuk teknis (juknis) mekanisme alih status, Dirjen Nunuk mengatakan akan diterbitkan pada Desember 2026. Semuanya akan dituangkan secara jelas.
Namun, untuk proses alih status PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu sudah mulai berjalan.
Dimulai dengan rakor yang dimulai sejak 17 November 2026 hingga akhir bulan ini per regional. (esy/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad




