Di sejumlah negara, pembahasan cepat undang-undang atau fast track legislation menjadi alat untuk merespons kebutuhan mendesak, mulai dari krisis kesehatan hingga perjanjian dagang. Namun, pengalaman di negara-negara lain itu menunjukkan bahwa percepatan legislasi selalu disertai rambu-rambu yang ketat. Indonesia kini menghadapi pertanyaan serupa: apakah mekanisme legislasi kilat perlu diadopsi, dan bagaimana memastikan kecepatan tidak mengorbankan demokrasi?
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menginisiasi pengaturan pembentukan undang-undang cepat. Pada Selasa (17/11/2026), DPR menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagai usul inisiatif DPR. Salah satu materi utama yang disepakati dalam RUU tersebut adalah pengaturan dua mekanisme pembentukan undang-undang, yakni prosedur biasa dan prosedur cepat.
DPR memastikan tidak ada satu pun tahapan yang dipangkas dalam pembentukan undang-undang melalui prosedur cepat. RUU hanya mengatur waktu pembahasan yang lebih cepat tanpa mengurangi tahapan wajib dalam pembentukan undang-undang.
Soal fast track legislation sebenarnya sudah beberapa kali mengemuka dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun lalu, tepatnya saat MK menguji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perdebatan mengenai proses legislasi cepat itu beberapa kali muncul dalam persidangan, salah satunya dalam sidang 1 Juli 2025.
Dalam persidangan itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan apakah revisi yang hanya menyentuh sedikit pasal—misalnya tujuh pasal dalam UU TNI—dapat dikategorikan sebagai penggunaan mekanisme fast track legislation. Pertanyaan itu dilontarkan kepada ahli hukum tata negara Bivitri Susanti.
Namun, Bivitri tidak langsung menjawab tegas. Ia justru meminta MK memberikan arahan dalam pertimbangan hukum putusan uji formil UU TNI, khususnya dengan mendorong lahirnya aturan mengenai fast track legislation yang akuntabel.
Menurut Bivitri, revisi yang hanya menyentuh sedikit pasal memang berpotensi dilakukan secara cepat. Namun, ia menekankan bahwa hal itu hanya dapat diterima apabila terdapat kriteria yang jelas terlebih dahulu.
”Jangan sampai misalnya undang-undangnya omnibus, sehingga tebal sekali, terus dibilang, ’Ah, ini cuma 1 persen dari keseluruhan jumlah pasal,’ padahal sebenarnya signifikan,” kata Bivitri.
Saat itu, Bivitri menyatakan pentingnya pengaturan parameter fast track legislation melalui undang-undang. Karena itu, DPR dan pemerintah perlu didorong untuk mengubah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
”Jadi barangkali perlu didorong dalam perubahan UU No 12/2011 untuk memberikan parameter supaya kita buat legal term-nya, apa itu fast track legislation, dan berikan parameternya. Jadi akuntabel. Kalau mau dipakai, boleh, silakan,” katanya.
Dalam penjelasannya, Bivitri menggambarkan bahwa pembahasan cepat pada dasarnya mempercepat proses pembentukan undang-undang. Sebagai contoh, pembentukan atau revisi peraturan perundang-undangan yang biasanya membutuhkan waktu setidaknya dua bulan dapat dipangkas menjadi dua pekan.
”Tapi, kasih parameter dulu. Jadi, tidak ugal-ugalan digunakan, nanti karena kecenderungannya sekarang seperti itu,” kata Bivitri.
Pandangan Bivitri diperkuat oleh ahli hukum tata negara Ibnu Sina Chandranegara. Dalam persidangan MK pada 21 Juli 2025, Ibnu Sina menyatakan mekanisme fast track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Ibnu Sina melakukan riset mengenai mekanisme tersebut pada periode 2018-2020. Dari riset itu, ia menarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, Indonesia tidak memiliki sarana fast track legislation dan belum memiliki konsep resmi yang serupa. Menurut dia, penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) merupakan bentuk yang paling dekat sehingga kerap diasosiasikan dengan mekanisme legislasi cepat.
Namun, secara hakikat, Ibnu Sina menilai perppu lebih dekat dengan bentuk constitutional decree authority, bukan fast track legislation dalam pengertian parlementer.
Menurut dia, mekanisme fast track dapat dimaknai sebagai percepatan pada tahapan tertentu dalam pembentukan undang-undang. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Ia menegaskan perlu ditentukan pula batas waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan ataupun pembahasan secara keseluruhan. Tanpa pengaturan tersebut, proses pembentukan undang-undang tidak dapat dinyatakan sebagai fast track legislation.
Selain itu, penting pula diatur alasan yang membolehkan legislasi kilat dilakukan; pihak yang berhak mengusulkan; tahapan ketika mosi fast track diajukan; serta kewajiban mitra pembentuk undang-undang untuk memberikan jawaban.
”Ketiadaan penerapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana di muka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan undang-undang secara fast track menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang,” kata Ibnu Sina.
Ia bahkan berpendapat bahwa pengaturan legislasi cepat pada akhirnya harus menata ulang keberadaan perppu. Dengan adanya mekanisme cepat, dalil pengujian formil yang menyoroti pembentukan undang-undang secara cepat akan kehilangan dasar hukum yang kuat.
Kondisi saat ini, menurut Ibnu Sina, membuat predikat undang-undang yang disusun terlalu cepat atau ”instan” menjadi sulit diuji secara legal-politis. Sebab, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur kerangka waktu pembentukan undang-undang.
Di balik gagasan percepatan, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana jaminan partisipasi publik dan demokrasi deliberatif dapat dipastikan apabila proses legislasi dilakukan secara kilat?
Pertanyaan itu menjadi penting karena pembentukan undang-undang bukan sekadar urusan kecepatan. Ada aspek partisipasi, transparansi, keterbukaan, dan pengawasan yang tidak boleh dikorbankan.
Merujuk pada Guidelines on Democratic Lawmaking for Better Laws dari OSCE, salah satu syarat undang-undang yang demokratis adalah adanya sufficient and realistic time, atau waktu yang memadai dan realistis.
Artinya, kecepatan tidak boleh menjadi tujuan utama. Kecepatan hanya dapat diterima apabila tetap disertai ruang partisipasi dan pengawasan yang memadai.
Perdebatan dalam ruang sidang itu kemudian berujung pada putusan MK. Melalui dua putusannya, yaitu Nomor 001/PUU-I/2003 terkait pengujian UU Ketenagalistrikan dan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait uji formil UU TNI, MK menegaskan kembali pentingnya Indonesia memiliki UU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.
MK menyatakan bahwa Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai perintah untuk membentuk undang-undang khusus yang mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Undang-undang yang bukan sekadar mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum.
Dalam pertimbangan halaman 534 putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan lembaga ini telah mengingatkan sejak tahun 2003 bahwa Indonesia belum memiliki UU tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang sebagaimana diamanatkan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945.
Akibatnya, belum ada tolok ukur yang jelas mengenai prosedur pembentukan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi.
”Pertimbangan tersebut juga dapat dipahami sebagai pesan Mahkamah kepada pembentuk undang-undang bahwa pembentukan undang-undang tentang tata cara pembentukan undang-undang merupakan keharusan konstitusional agar tercipta tata hukum yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945,” kata MK.
Dalam putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025, MK juga mengamanatkan dibentuknya regulasi yang mengatur mekanisme pembentukan undang-undang dalam waktu cepat atau fast track legislation.
Mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses pembentukan undang-undang dalam situasi tertentu yang menuntut respons negara secara cepat, seperti keadaan darurat, konflik, krisis ekonomi, atau bencana nasional.
Namun, MK juga mengingatkan, percepatan legislasi harus tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, asas kejelasan rumusan, dan asas dapat dilaksanakan.
Di sejumlah negara, fast track legislation bukan berarti proses legislasi menjadi bebas aturan. Mekanisme ini umumnya dibatasi untuk kondisi tertentu, disertai alasan yang jelas, dan tetap melalui pengawasan parlemen.
Di Amerika Serikat, mekanisme yang dikenal sebagai Trade Promotion Authority—dulu disebut fast track authority—hanya berlaku untuk RUU pelaksana perjanjian dagang. Kongres memberi ruang bagi presiden untuk menegosiasikan perjanjian dagang, tetapi RUU pelaksananya kemudian dibahas dengan batas waktu tertentu dan diputuskan melalui pemungutan suara tanpa amendemen.
Mekanisme ini mempercepat proses legislasi, tetapi tidak menghapus peran Kongres. Congressional Research Service menjelaskan bahwa Trade Promotion Authority menetapkan tujuan negosiasi, kewajiban konsultasi, dan prosedur legislatif khusus untuk perjanjian dagang tertentu.
Di Inggris, fast track legislation umumnya digunakan dalam keadaan darurat. Contoh paling menonjol adalah Coronavirus Act 2020, yang disahkan sebagai respons cepat terhadap pandemi Covid-19.
House of Lords Library menjelaskan bahwa legislasi darurat tersebut melalui proses parlementer yang dipercepat melalui kesepakatan lintas partai. Artinya, pemerintah dan oposisi sepakat mempercepat tahapan pembahasan, tetapi parlemen tetap menjalankan fungsi pengawasan.
Praktik Inggris menunjukkan bahwa fast track lebih tepat dipakai untuk situasi luar biasa, bukan untuk seluruh RUU. Kecepatan menjadi alasan, tetapi tetap dibingkai sebagai respons darurat, bukan jalur normal legislasi.
Sementara itu, Selandia Baru memiliki mekanisme yang lebih eksplisit melalui urgency motion. Menteri dapat mengajukan mosi urgensi tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mempercepat RUU atau agenda parlemen tertentu.
Jika mosi disetujui, parlemen dapat memperpanjang jam sidang dan menyelesaikan seluruh tahapan RUU dalam satu hari. Dalam kondisi tertentu, RUU bahkan dapat melewati tahap komite seleksi.
Namun, Parlemen Selandia Baru menegaskan bahwa mosi urgensi harus disertai penjelasan mengenai alasan mengapa urgensi diperlukan. Dengan demikian, percepatan tetap memiliki dasar politik dan prosedural, bukan sekadar keputusan sepihak.
Perancis menggunakan istilah procédure accélérée atau prosedur dipercepat. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 45 Konstitusi Perancis dan memungkinkan pemerintah mempercepat pembahasan RUU tertentu.
Dalam prosedur ini, RUU dapat dibahas hanya satu kali di masing-masing kamar parlemen. Jika masih ada perbedaan, perbedaan tersebut kemudian diselesaikan melalui komisi campuran yang terdiri dari anggota kedua kamar.
Majelis Nasional Perancis menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberi tahu ketika menggunakan prosedur ini. Artinya, percepatan tetap memiliki bentuk formal dan tidak sepenuhnya berada di luar kendali parlemen.
Di Uni Eropa, Parlemen Eropa memiliki prosedur mendesak. Mekanisme ini diatur dalam Rule 170 Rules of Procedure of the European Parliament. Permintaan prosedur mendesak harus diajukan secara tertulis dan disertai alasan. Permintaan dapat datang dari Presiden Parlemen, komite, kelompok politik, anggota Parlemen, Komisi Eropa, maupun Dewan.
Jika disetujui, RUU mendapat prioritas dalam agenda parlemen. Namun, RUU tetap melalui laporan komite yang berwenang sehingga pengawasan substantif tidak sepenuhnya hilang.
Ekuador mengatur fast track melalui mekanisme urgensi ekonomi dalam Konstitusi. Presiden dapat mengajukan RUU ekonomi yang dinilai mendesak, dan Majelis Nasional memiliki waktu 30 hari untuk menyetujui, mengubah, atau menolaknya.
Mekanisme ini memperlihatkan bahwa fast track dapat dikaitkan dengan kategori kebijakan tertentu, dalam hal ini ekonomi. Namun, batas waktu yang ketat juga menimbulkan pertanyaan mengenai ruang partisipasi publik dan kedalaman pembahasan.
Dari berbagai negara tersebut, muncul pola yang hampir serupa, fast track legislation selalu dikaitkan dengan kondisi khusus, bukan menjadi jalur umum untuk semua RUU.
Di AS, mekanisme legislasi cepat dipakai untuk perjanjian dagang. Di Inggris, untuk keadaan darurat. Di Selandia Baru, untuk urgensi parlementer. Di Perancis, untuk mempercepat pembahasan RUU tertentu. Di Uni Eropa, untuk kebutuhan mendesak yang harus disertai alasan.
Hal yang menarik, hampir semua negara tersebut tetap mempertahankan unsur pengawasan. Baik melalui batas waktu, persetujuan parlemen, penjelasan alasan, maupun keterlibatan komite.
Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa fast track legislation dapat menjadi alat yang berguna, tetapi hanya jika dirancang dengan rambu-rambu yang jelas. Dalam konteks Indonesia, pertanyaannya bukan sekadar apakah fast track diperlukan, melainkan bagaimana mekanisme tersebut dibangun agar tetap transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Indonesia belum memiliki sarana fast track legislation yang diatur secara resmi. Berbagai pengalaman internasional dapat menjadi rujukan penting. Namun, penerapannya di Indonesia tetap harus disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan dan kebutuhan perlindungan ruang demokrasi.





