Jakarta, VIVA -Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI Syahganda Nainggolan mendorong Komisi Informasi menyusun rekomendasi terkait hak publik untuk mengetahui praktik penyadapan, termasuk pihak yang melakukannya, tujuan, hingga dampaknya. Hal ini dinilai penting di tengah meningkatnya ancaman perang siber dan perang informasi di Indonesia.
Syahganda mengatakan masyarakat berhak memperoleh kejelasan mengenai aktivitas penyadapan yang berlangsung di ruang digital. Menurutnya, informasi tersebut perlu dibuka agar publik memahami siapa yang melakukan penyadapan dan apa tujuan di balik tindakan tersebut.
Ia menilai perang siber dan perang informasi kini menjadi tantangan nyata di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi Informasi perlu berperan dalam memastikan masyarakat mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai informasi yang beredar di ruang digital beserta dampaknya.
Syahganda berharap Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi dapat menghasilkan rekomendasi mengenai pemenuhan hak informasi publik. Rekomendasi tersebut diharapkan mengatur informasi yang dapat disampaikan pemerintah maupun kepolisian kepada masyarakat terkait berbagai aktivitas di dunia maya.
"Ini tugas daripada Ketua Komisi Informasi Pusat Pak Handoko dan teman-teman untuk membuat suatu hubungan bagaimana masyarakat itu bisa mengetahui informasi-informasi yang beredar di medsos dan perang-perang di medsos dan lain-lain itu bisa diketahui secara jelas biar kita bisa hidup dengan tenang dan damai," ujarnya dalam acara Rakornas Komisi Informasi di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (18/11/2026).
Ia berharap penguatan keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami perkembangan aktivitas digital sekaligus mengetahui hak mereka dalam menghadapi ancaman perang siber dan perang informasi. (ANT)





