Jakarta: Kasus dugaan makar yang dikaitkan dengan skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto disebut telah memasuki tahap penyidikan di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Perkembangan tersebut memunculkan perhatian terhadap pembuktian unsur makar serta kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam praktik penyadapan.
Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai peningkatan status perkara ke tahap penyidikan mengindikasikan penyidik telah menemukan bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana. Meski demikian, ia mengingatkan unsur makar, termasuk niat dan tindakan permulaan, harus dibuktikan melalui proses hukum.
"Niat yang dibuktikan dengan tindakan-tindakan awal, yang memang untuk menurunkan atau membuat berhentinya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai presiden," ujar Haris dalam program Cover Both Sides Metro TV bertajuk "Dugaan Makar Naik Status Penyidikan di Balik Penyadapan Presiden", dikutip Kamis, 19 November 2026.
Haris menyoroti dugaan keterlibatan pihak dari lingkaran kekuasaan dalam perkara tersebut. Ia menyinggung nama mantan Kapolri yang disebut terakhir menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Menurut Haris, perkara ini memiliki karakteristik berbeda apabila dugaan tindakan tersebut melibatkan pihak yang berada dalam struktur kekuasaan, bukan kelompok di luar pemerintahan.
Ia juga mempertanyakan dugaan penyadapan terhadap komunikasi kepala negara. Menurutnya, komunikasi presiden semestinya mendapatkan perlindungan melalui instrumen keamanan negara, termasuk Badan Intelijen Negara (BIN), sementara Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memiliki tugas pengamanan presiden.
Selain itu, Haris menyoroti informasi mengenai dugaan penyadapan yang disebut menyasar hingga 6.000 target. Sasaran tersebut diduga mencakup kalangan politikus, pelaku usaha sektor pertambangan dan perkebunan, aktivis, jurnalis, serta masyarakat sipil.
Ia menilai praktik penyadapan tanpa dasar hukum berpotensi menimbulkan pelanggaran serius terhadap hak privasi, termasuk kerahasiaan informasi bisnis. Ia juga menduga informasi hasil penyadapan dapat disalahgunakan untuk kepentingan yang lebih luas, termasuk menghadapi persaingan bisnis dan politik.
"Menggunakan informasi ini untuk menghantam lawan-lawan bisnisnya, itu satu. Yang kedua, menggunakan informasi ini untuk menghantam lawan-lawan politiknya," jelas Haris.
Menurut dia, dugaan penyalahgunaan informasi tersebut juga perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya upaya menekan kelompok masyarakat sipil maupun jurnalis.
Baca Juga :
Bareskrim Lakukan Gelar Perkara Awal Kasus Dugaan Makar Listyo Sigit Cs Besok(Ilustrasi pemeriksaan. Foto: Medcom.id)
Tekankan asas praduga tak bersalah
Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menjelaskan praktik penyadapan atau interception dalam kegiatan intelijen umumnya dilakukan untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia secara terbuka.
Ia menyebut sekitar 90 persen informasi dapat diperoleh dari sumber terbuka, sedangkan 10 persen lainnya merupakan informasi tertutup yang membutuhkan metode pengumpulan khusus.
Wawan juga menyoroti besarnya biaya pengadaan perangkat penyadapan yang dapat mencapai triliunan rupiah. Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut perlu ditelusuri untuk mengidentifikasi pihak penyandang dana hingga pengguna akhir atau end user.
Terkait penyebutan mantan Kapolri berinisial LSP sebagai pihak yang diduga menjadi pengguna akhir perangkat penyadapan, Wawan mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Ia menekankan proses pemeriksaan etik dan penyidikan pidana merupakan dua mekanisme berbeda yang dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
"Sekarang masih memasuki sidang etik, ya. Dan sidang etik tidak menggugurkan yang pidananya. Biasanya itu terbuka di sana, link-up-nya juga akan ketahuan apakah berhenti di situ atau lebih dari itu," ujar Wawan.
Wawan turut menanggapi dugaan upaya penghilangan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara penyadapan tersebut. Menurut dia, penghapusan data elektronik tidak selalu menghilangkan seluruh jejak digital. Pemeriksaan forensik oleh tenaga ahli masih berpotensi menemukan informasi yang diperlukan untuk mengungkap rangkaian peristiwa.
Ia juga mempertanyakan alasan penyadapan terhadap komunikasi presiden apabila tindakan tersebut diklaim dilakukan untuk kepentingan pengamanan. "Menyadap seorang presiden dengan alasan mungkin mengamankan dan sebagainya, tapi alasannya kenapa tidak lapor?" kata Wawan.
Meski demikian, Wawan mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun motif di balik dugaan penyadapan.
Ia menilai proses penyidikan dan pembuktian di persidangan menjadi tahapan penting untuk mengungkap fakta, hubungan antar pihak, serta kemungkinan adanya tindak pidana dalam perkara tersebut.




