Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini menghadapi tekanan regulasi dan fiskal serta peredaran rokok ilegal yang tidak menanggung kewajiban yang sama.
Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan kondisi yang dihadapi IHT saat ini dapat berdampak terhadap keberlangsungan industri legal.
“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dampak tersebut juga menyentuh tenaga kerja, lanjutnya, yang mana saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok, oleh karena itu, tekanan terhadap industri legal juga berisiko memengaruhi keberlangsungan pekerjaan.
Baca juga: Wamendagri tekankan penguatan peran pemda kendalikan tembakau
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.
Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri telah ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal menurun.
Menurut dia di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20 –30 persen, kondisi tersebut semakin menekan industri legal yang harus memenuhi kewajiban cukai dan regulasi.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.
Dia menegaskan kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri legal, sebab ketika ruang usaha semakin sempit, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga investasi, produksi, dan pekerja yang bergantung pada keberlangsungan industri.
Secara terpisah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha membutuhkan ruang yang cukup untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian.
"Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.
Baca juga: NTB benahi data pabrik rokok agar tahu kondisi riil industri tembakau
Pasalnya, lanjut dia, semakin besar tekanan terhadap biaya usaha, semakin terbatas pula ruang perusahaan untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian agar perusahaan berani melanjutkan investasi.
“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh," katanya.
Insentif yang tepat sasaran, lanjut Shinta dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.
Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) Hendry Wardana mengatakan kondisi yang dihadapi IHT saat ini dapat berdampak terhadap keberlangsungan industri legal.
“Jika perusahaan rokok legal akhirnya menyerah karena ketidakadilan yang terus terjadi, dampaknya akan sangat besar,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Dampak tersebut juga menyentuh tenaga kerja, lanjutnya, yang mana saat ini sekitar 500.000 pekerja terlibat langsung dalam sektor manufaktur industri rokok, oleh karena itu, tekanan terhadap industri legal juga berisiko memengaruhi keberlangsungan pekerjaan.
Baca juga: Wamendagri tekankan penguatan peran pemda kendalikan tembakau
“Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi apakah pekerjaan tersebut layak dan mampu menciptakan kesejahteraan,” katanya.
Hendry menilai kenaikan cukai yang tinggi dan berbagai aturan terhadap industri telah ikut mendorong pertumbuhan rokok ilegal, sementara produksi rokok legal menurun.
Menurut dia di sejumlah daerah peredaran rokok ilegal telah mencapai 20 –30 persen, kondisi tersebut semakin menekan industri legal yang harus memenuhi kewajiban cukai dan regulasi.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan moratorium kenaikan cukai untuk menekan pertumbuhan rokok ilegal. Jika kenaikan cukai terus dilakukan, yang terjadi justru rokok ilegal semakin berkembang,” ujarnya.
Dia menegaskan kepastian kebijakan dan penindakan terhadap produk ilegal menjadi penting untuk menjaga daya saing industri legal, sebab ketika ruang usaha semakin sempit, dampaknya tidak hanya dirasakan perusahaan, tetapi juga investasi, produksi, dan pekerja yang bergantung pada keberlangsungan industri.
Secara terpisah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan dunia usaha membutuhkan ruang yang cukup untuk terus berkontribusi terhadap perekonomian.
"Jika dunia usaha diharapkan terus menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi, maka kebijakan yang diterapkan juga perlu memberikan ruang yang cukup bagi pelaku usaha untuk berinvestasi, berekspansi, dan menciptakan lapangan kerja," ujarnya.
Menurut dia, kebijakan fiskal perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penerimaan negara dan keberlangsungan aktivitas ekonomi, kebijakan perpajakan, perizinan, dan regulasi teknis juga perlu memperhitungkan dampaknya terhadap biaya produksi, investasi, dan daya beli masyarakat.
Baca juga: NTB benahi data pabrik rokok agar tahu kondisi riil industri tembakau
Pasalnya, lanjut dia, semakin besar tekanan terhadap biaya usaha, semakin terbatas pula ruang perusahaan untuk berekspansi dan menciptakan lapangan kerja baru. Oleh karena itu, dunia usaha membutuhkan kebijakan yang memberikan kepastian agar perusahaan berani melanjutkan investasi.
“Ketika pemerintah mengharapkan dunia usaha terus meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah, penting pula untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki ruang yang memadai untuk tumbuh," katanya.
Insentif yang tepat sasaran, lanjut Shinta dapat menjadi stimulus agar perusahaan berani berekspansi, meningkatkan produktivitas, dan membuka lebih banyak kesempatan kerja.





