JAKARTA, KOMPAS.TV- Isi RUU Perampasan Aset menjadi perhatian publik menjelang pengesahannya dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Berdasarkan laman resmi DPR RI, Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026-2027 dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.
Rancangan undang-undang (RUU) ini memuat sejumlah ketentuan mengenai mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturannya mencakup ruang lingkup tindak pidana, pembagian kewenangan aparat penegak hukum, hingga perlindungan hak pihak ketiga yang beriktikad baik.
Lantas, apa saja isi RUU Perampasan Aset yang akan disahkan DPR hari ini? Berikut 10 poin utama yang menjadi pokok pengaturannya.
Baca Juga: Terbaru! DPR Tanda Tangani Naskah RUU Perampasan Aset
Isi RUU Perampasan AsetMelansir Kompas.id, terdapat 10 poin utama dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Substansinya tidak hanya mengatur proses perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, tetapi juga memuat prinsip perlindungan hak asasi manusia (HAM), kepastian hukum, dan akuntabilitas.
Ruang lingkup tindak pidana yang diatur mencakup berbagai perbuatan, termasuk penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat. Berikut rincian 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum
RUU ini mengatur judul, prinsip, serta asas hukum yang menjadi landasan pelaksanaan perampasan aset. Ketentuan tersebut diarahkan untuk menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM).
2. Ruang lingkup tindak pidana dan kriteria perampasan aset
Pengaturan ini mencakup ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria aset yang dapat dirampas. Di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi dan berdampak terhadap banyak korban.
Contohnya adalah investasi bodong, perdagangan ilegal, serta penipuan saham yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.
3. Penegasan ancaman pidana bagi pelaku
RUU Perampasan Aset menegaskan bahwa pemberlakuan mekanisme perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan mengenai ancaman pidana mati juga tetap berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset
RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik
RUU ini memberikan jaminan perlindungan kepada pihak ketiga yang memiliki iktikad baik dan tidak terlibat dalam tindak pidana. Perlindungan tersebut disertai pengaturan mengenai beban pembuktian dan pemberian kesempatan yang cukup bagi pihak terkait untuk mempertahankan haknya.
6. Pengembalian aset kepada korban tindak pidana
Pengaturan berikutnya menekankan upaya optimal dalam mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Aset yang berhasil dipulihkan juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelolaan Aset7. Pengelolaan aset hasil tindak pidana
RUU ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam mengelola aset terkait tindak pidana. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Seluruh proses diarahkan agar berjalan secara profesional dan akuntabel.
Baca Juga: [FULL] Pidato Puan Maharani Sidang Paripurna DPR: Singgung Penyadapan hingga RUU Perampasan Aset
8. Pengawasan pelaksanaan perampasan aset
Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan disertai pengawasan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh badan independen untuk memastikan proses berjalan sesuai ketentuan hukum.
9. Pencegahan penyalahgunaan wewenang
RUU Perampasan Aset juga memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan perampasan aset tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk kepentingan pribadi maupun tindakan sewenang-wenang.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
Poin terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset. Penerapan sistem tersebut diarahkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan aset.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Isi ruu perampasan aset
- Perampasan aset
- Uu perampasan aset
- Dpr





