UU Perampasan Aset: Aset Bandar Judol-Pelaku Penipuan Travel Umrah Bisa Dirampas Negara

kumparan.com
15 jam lalu
Cover Berita

Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai UU pada Kamis (19/11). Ada sejumlah tindak pidana yang bisa dikenakan perampasan aset.

Selain korupsi, tindak pidana lain yang bisa dikenakan aturan ini, di antaranya adalah perjudian online hingga penipuan travel umrah.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 4 ayat 3 draf RUU Perampasan Aset. Aturan itu berbunyi:

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:

a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;

b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;

c. tindak pidana penyelundupan manusia;

d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;

e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau

f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Sementara, soal judi online itu dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf f, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas” antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto.

Dalam Pasal 2 aturan itu, perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Sementara, Pasal 3 aturan itu mengatur dua keadaan yang bisa diterapkan perampasan aset. Berikut bunyinya:

Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:

a. berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; atau

b. tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Aturan ini akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan. Presiden juga harus membentuk badan pengelolaan aset untuk menjalankan aturan ini.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kemendikdasmen Siapkan 1.460 Formasi CPNS 2026 untuk Guru SNT, Simak Syarat dan Batas Usianya
• 23 jam lalupantau.com
thumb
Suriah sambut pengesahan resolusi PBB tentang Dataran Tinggi Golan
• 2 jam laluantaranews.com
thumb
Gunung Karangetang di Sitaro Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik 1.000 Meter
• 5 jam lalurctiplus.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 22 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Tolak Pemindahan Badak Jawa, Suwendra Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Satwa
• 11 jam lalujpnn.com
Berhasil disimpan.