Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan informasi terkait aset tindak pidana.
Dalam aturan tersebut, setiap orang yang memberikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata maupun tata usaha negara, serta tidak dapat dituntut secara pidana.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 15 RUU Perampasan Aset berdasarkan draf yang diterima kumparan. RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).
Dalam Pasal 15, perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang, instansi pemerintah, maupun instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan iktikad baik.
Adapun bunyi Pasal 15 dalam draf RUU Perampasan Aset sebagai berikut:
“Setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.”





