UU Perampasan Aset: Pelapor yang Beriktikad Baik Tak Bisa Dituntut Pidana-Perdata

kumparan.com
15 jam lalu
Cover Berita

Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang memberikan informasi terkait aset tindak pidana.

Dalam aturan tersebut, setiap orang yang memberikan informasi dengan iktikad baik tidak dapat digugat secara perdata maupun tata usaha negara, serta tidak dapat dituntut secara pidana.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 15 RUU Perampasan Aset berdasarkan draf yang diterima kumparan. RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11).

Dalam Pasal 15, perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang, instansi pemerintah, maupun instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan iktikad baik.

Adapun bunyi Pasal 15 dalam draf RUU Perampasan Aset sebagai berikut:

“Setiap orang, instansi pemerintah, atau instansi terkait lain yang memberikan informasi dengan beriktikad baik tidak dapat digugat secara perdata, tata usaha negara, atau dituntut secara pidana.”


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Akibat Kabut Asap Karhutla, Eks Menteri Malaysia Tuntut Ganti Rugi Rp57 Triliun ke Indonesia
• 12 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Temui Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Senayan, Agenda Pertemuan Belum Diketahui
• 6 jam lalupantau.com
thumb
Narasi menguatkan optimisme industri sawit Indonesia
• 17 jam laluantaranews.com
thumb
Wamenkop dorong KDKMP di Kepri garap potensi laut sebagai bisnis utama
• 8 jam laluantaranews.com
thumb
Terbaru! DPR Tanda Tangani Naskah RUU Perampasan Aset
• 21 jam lalukompas.tv
Berhasil disimpan.