Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng melontarkan desakan keras kepada Indonesia. Jakarta dituntut untuk membayar kompensasi sebesar RM13 miliar atau setara dengan Rp57 triliun. Tuntutan ganti rugi bernilai fantastis tersebut diajukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dampak bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Malaysia.
Mengutip Malay Mail, Kamis (19/11/2026), desakan yang disuarakan politisi senior tersebut bukanlah angka tanpa dasar. Lim menyandarkan nilai tuntutan kompensasi Rp57 triliun itu pada hasil kajian Federasi Produsen Malaysia atau Federation of Malaysian Manufacturers (FMM).
Baca Juga: Untuk Adik Prabowo, Peringatan Keras Ulama Soal Wacana Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo
Lim Guan Eng merinci total kerugian sebesar RM13 miliar tersebut ke dalam dua kategori utama, yakni kerugian kesejahteraan masyarakat dan kerugian sektor ekonomi.
Sebanyak RM8 miliar atau sekitar Rp35 triliun dikategorikan sebagai kerugian kesejahteraan publik. Sementara itu, sisa RM5 miliar atau setara Rp22 triliun lainnya dihitung sebagai kerugian langsung pada sektor perekonomian nasional Malaysia.
Kerugian kesejahteraan sebesar Rp35 triliun tersebut berkaitan erat dengan ancaman serius terhadap kesehatan warga negaranya yang terpapar pekatnya polusi udara dari kabut asap. Lim menyoroti bahwa buruknya kualitas udara tersebut dikaitkan dengan perkiraan terjadinya 1.700 kasus kematian dini di negaranya.
Di sisi lain, kerugian ekonomi senilai Rp22 triliun didasarkan pada potensi merosotnya angka kunjungan wisatawan mancanegara hingga 8 persen, yang dinilai berisiko besar mengganggu kelancaran kampanye pariwisata nasional bertajuk Visit Malaysia 2026.
Lim karenanya mendesak pemerintah agar segera menyampaikan tuntutan kompensasi itu secara resmi kepada Indonesia.
Selain menuntut ganti rugi, ia turut mengusulkan langkah perlindungan domestik bagi masyarakat berupa pemberian potongan pajak sebesar 1.000 ringgit atau sekitar Rp4,4 juta bagi warga yang membeli alat pemurni udara (air purifier).
Menurut Lim, insentif perpajakan tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu warga menekan paparan polusi udara di dalam rumah, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan warga lanjut usia.
Kendati demikian, hingga pernyataan tersebut bergulir luas di ruang publik, tuntutan kompensasi Rp57 triliun itu masih merupakan desakan pribadi dari Lim Guan Eng.
Baca Juga: Guru Besar IPDN: Cuma Jokowi Yang Mampu Perintah Listyo Sigit Prabowo dalam Kasus Penyadapan
Belum ada keterangan resmi mengenai persetujuan dari Malaysia. Belum juga ada tanggapan terkait dengan desakan tuntutan tersebut dari Indonesia.





