Jaringan Alumni Yogyakarta Usulkan Sultan Hamengku Buwono X Jadi Wapres

jpnn.com
14 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Jaringan Alumni Yogyakarta mengusulkan Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Usulan itu muncul untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri pada 12 November 2026.

BACA JUGA: Dukung Dasco jadi Wapres, PP Perti: Kepemimpinannya Teruji

Jaringan Alumni Yogyakarta menyampaikan aspirasi itu sebelum Presiden Prabowo Subianto menyerahkan dua nama calon kepada MPR, paling lambat 25 November 2026.

MPR menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.

Ketua Jaringan Alumni Yogyakarta Heroe Waskito mengatakan bangsa Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang berperan sebagai tokoh pemersatu dan diterima semua kelompok, tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat luas.

"Indonesia sedang membutuhkan perekat. Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah tokoh yang diterima lintas partai, lintas agama, lintas suku, dan lintas generasi. Beliau milik seluruh bangsa, bukan milik satu golongan," kata Heroe.

Heroe mengingatkan peran Sultan dalam menjaga ketenangan bangsa pada masa sulit 1998. Pada 20 Mei 1998, dalam Pisowanan Ageng di Alun-alun Utara Yogyakarta, Sultan mengajak masyarakat menjaga kerukunan, perdamaian, dan ketertiban, sehingga Yogyakarta tetap tenang. Pada 10 November 1998, Sultan juga duduk bersama Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais di Ciganjur untuk mencari titik temu bagi masa depan bangsa.

"Di saat genting, Sultan memilih merangkul, menenangkan, dan mempertemukan. Itulah watak yang dibutuhkan seorang Wakil Presiden: menjaga persatuan dan membantu Presiden merawat kerukunan bangsa," ujarnya.

Sekretaris Jaringan Alumni Yogyakarta Eko Prastowo menilai Sultan memenuhi kebutuhan Presiden akan Wakil Presiden yang tidak membawa kepentingan partai. UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY melarang Gubernur DIY menjadi anggota partai politik, dan Sultan telah meninggalkan keanggotaan partai sejak 2012.

"Wakil Presiden dari luar partai tidak akan menjadi pesaing Presiden dan tidak menggeser keseimbangan koalisi. Sultan hadir untuk menjaga dan membantu Presiden sampai akhir masa jabatan, bukan untuk menunggu giliran pada 2029," kata Eko.

Eko menambahkan Sultan memiliki pengalaman pemerintahan yang panjang. Sultan telah memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai gubernur sejak 1998.

Pengabdian sebagai Wakil Presiden pun bukan hal baru bagi keluarga Sultan. Ayahnya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, menjabat Wakil Presiden pada 1973-1978 dan publik mengenang sebagai negarawan yang berintegritas.

Eko menegaskan usulan ini lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara.

"Kami menghormati sikap rendah hati Sultan, yang menyebut urusan ini sebagai urusan Jakarta. Justru karena itu kami bersuara. Pengabdian terbaik kadang datang dari orang yang tidak memintanya. Kami memohon Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan usulan ini," pungkas Eko.(fri/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Friederich Batari


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Film 3726 MDPL Rilis 4 Poster Terbaru, Ada Kompetisi Berhadiah Rp20 Juta
• 8 jam laluintipseleb.com
thumb
Ketua Ad Hoc MPR: Presiden Serahkan Sendiri Nama Cawapres pada 25 November
• 8 jam lalurepublika.co.id
thumb
MSCI Naikkan ESG Rating BNI dari A Menjadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan
• 16 jam laludisway.id
thumb
Pengamat Pesan ke Prabowo Jangan Salah PIlih Cawapres Pengganti Gibran, Ini Risikonya
• 19 jam lalukompas.tv
thumb
KPK Kembali Periksa Sestama BNPB dalam Kasus Korupsi Dana Siap Pakai
• 10 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.