JAKARTA, KOMPAS.TV- Sejarah utang luar negeri Indonesia memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial Belanda. Setelah memperoleh pengakuan kedaulatan pada 1949, Indonesia harus menanggung sebagian utang pemerintah Hindia Belanda sebagai konsekuensi kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Kebijakan utang luar negeri Indonesia kemudian mengalami perubahan seiring pergantian pemerintahan. Pemerintah harus menghadapi tekanan utang luar negeri, terutama dari sektor swasta, sekaligus meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF).
Lantas, bagaimana sejarah utang luar negeri Indonesia dari masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi? Disarikan dari berbagai sumber, berikut ini ulasannya:
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.238,9 T pada Agustus 2026
Sejarah Utang Luar Negeri Indonesia1. Utang Warisan Hindia Belanda
Sejarah utang Indonesia sebagai negara merdeka tidak bisa dilepaskan dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda.
Namun, pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) juga harus menerima tanggungan sejumlah utang pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan catatan sejarah yang dihimpun Pusat Studi Arsip Statis Kepresidenan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), total utang Hindia Belanda yang dibebankan kepada RIS mencapai 4,3 miliar gulden atau sekitar US$ 1,13 miliar.
Pada Agustus 1956, pemerintah Indonesia akhirnya menolak membayar utang internasional kepada Belanda. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah membatalkan kesepakatan KMB di tengah memburuknya hubungan diplomatik kedua negara.
2. Utang Luar Negeri Era Soekarno
Memasuki era Presiden Soekarno, pemerintah Indonesia menghadapi keterbatasan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pada periode ini, Indonesia mulai menjalin kerja sama pembiayaan dengan sejumlah negara, terutama Uni Soviet.
Salah satu kesepakatannya adalah perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik yang ditandatangani pada 15 September 1956. Melansir JDIH BPK, kesepakatan tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1958 tentang Pinjaman Republik Indonesia dari Uni Republik-Republik Soviet Sosialis.
Melalui aturan tersebut, Uni Soviet bersedia memberikan kredit hingga US$ 100 juta kepada Indonesia. Pinjaman itu ditujukan untuk membiayai pembelian berbagai kebutuhan, seperti barang konsumsi, bahan pakaian, peralatan pertanian, alat transportasi, hingga pembangunan industri.
Selain untuk pembangunan ekonomi, pemerintah Soekarno juga membutuhkan pembiayaan untuk kepentingan pertahanan dan operasi militer, termasuk Trikora dalam upaya merebut Irian Barat.
Buku Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Masa ke Masa yang diterbitkan Pusat Kajian Anggaran DPR RI mencatat total utang luar negeri Indonesia selama Orde Lama mencapai sekitar US$ 3,133 miliar. Pada masa ini, pemerintah juga menghadapi persoalan inflasi yang sangat tinggi.
3. Utang Luar Negeri Era Soeharto
Pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada 1966 membawa perubahan dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan utang luar negeri Indonesia. Berbeda dengan era sebelumnya, pemerintah Orde Baru lebih mengutamakan stabilisasi ekonomi dan pembangunan jangka panjang.
Utang luar negeri kemudian menjadi salah satu sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada periode ini, pemerintah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara kreditur dan lembaga keuangan internasional.
Salah satu wadah kerja sama tersebut adalah Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian berubah menjadi Consultative Group on Indonesia (CGI). Pinjaman luar negeri pada masa Orde Baru antara lain berasal dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), serta sejumlah negara mitra pembangunan.
Berdasarkan buku Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa terbitan DPR RI, pembiayaan defisit anggaran pada masa Orde Baru banyak mengandalkan pinjaman luar negeri. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan pembangunan ketika tabungan pemerintah belum mencukupi.
Memasuki dekade 1990-an, persoalan utang semakin kompleks karena sektor swasta turut mengakumulasi pinjaman luar negeri dalam jumlah besar. Sebagian besar pinjaman tersebut tidak dilindungi dari risiko perubahan nilai tukar atau hedging.
4. Krisis Moneter 1997–1998 dan Pinjaman IMF
Krisis moneter yang mulai melanda Indonesia pada Juli 1997 menjadi titik penting dalam sejarah utang luar negeri Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat beban pembayaran utang dalam valuta asing semakin berat.
Dalam penelitian Lepi T. Tarmidi berjudul Krisis Moneter Indonesia: Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran yang diterbitkan dalam Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Bank Indonesia pada 1999, utang luar negeri swasta menjadi salah satu persoalan utama yang memperparah krisis. Pada awal Mei 1998, utang luar negeri swasta dari sekitar 1.800 perusahaan diperkirakan mencapai US$ 63 miliar hingga US$ 64 miliar.
Sementara itu, utang luar negeri pemerintah tercatat sekitar US$ 53,5 miliar. Untuk mengatasi krisis, pemerintah Indonesia meminta bantuan IMF.
Program bantuan pertama disetujui pada November 1997 melalui skema Stand-By Arrangement. Pada 15 Januari 1998, Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF yang memuat sejumlah komitmen reformasi ekonomi.
Program tersebut mencakup penyehatan sektor keuangan, kebijakan fiskal dan moneter, serta penyesuaian struktural. Berdasarkan data IMF, total komitmen pinjaman yang disetujui untuk Indonesia melalui sejumlah skema mencapai sekitar 17,36 miliar SDR.
Namun, jumlah yang benar-benar ditarik pemerintah sekitar 11,1 miliar SDR. Pinjaman tersebut dicairkan secara bertahap melalui skema Stand-By Arrangement dan Extended Fund Facility (EFF) sepanjang 1997 hingga 2003.
5. Perubahan Kebijakan Utang pada Era Reformasi
Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, pemerintahan era Reformasi menghadapi pekerjaan besar untuk memulihkan perekonomian dan mengendalikan beban utang negara. Pemerintahan Presiden BJ Habibie mulai melakukan penyesuaian kebijakan pembiayaan APBN.
Salah satu upayanya adalah mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri secara bertahap. Buku Kebijakan Pengelolaan APBN dari Masa ke Masa mencatat pembiayaan melalui utang luar negeri dalam APBN 1998/1999 ditetapkan sebesar Rp 51,04 triliun, kemudian diturunkan menjadi Rp 48,4 triliun dalam APBN 1999/2000.
Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, pembiayaan utang luar negeri dalam APBN 2000 tercatat sebesar Rp 19,93 triliun. Meski demikian, kebutuhan pembiayaan defisit kembali meningkat pada APBN 2001.
Pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Aturan tersebut menetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) dan jumlah pinjaman pemerintah maksimal 60 persen dari PDB.
Selain itu, pemerintah mulai memperkuat sumber pembiayaan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Tonggak penting kebijakan tersebut adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. A
Baca Juga: BI Sebut Utang Luar Negeri Indonesia November 2025 Turun Jadi 423,8 Miliar Dolar AS
Sementara itu, hubungan Indonesia dengan IMF juga memasuki babak baru. Pada 2006, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan melunasi lebih awal sisa kewajiban Indonesia kepada lembaga tersebut.
Menurut pengumuman resmi IMF pada 6 Oktober 2006, Indonesia berencana melunasi sisa kewajiban sekitar 2,2 miliar SDR atau setara US$ 3,2 miliar.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Switzy Sabandar Editor : Gading-Persada
Sumber : Kompas TV
- Sejarah UTANG luar negeri Indonesia
- UTANG luar negeri
- zaman kolonial
- era reformasi
- utang indonesia





