Update Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Peran 3 Pejabat Teras hingga 2 Dirjen

viva.co.id
3 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberkan terkait update kasus korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dalam hal ini, KPK sedang mendalami peran tiga pejabat teras hingga dua dirjen di kementerian tersebut, terkait kewenangan dan mekanisme penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) serta Hak Guna Usaha (HGU).

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026), sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga :
KPK Dalami Dugaan Suap Penghapusan Temuan Audit BPK di Klaten
KPK Minta KKP dan Kemenbud Evaluasi Nilai Kontrak Jasa Influencer Buntut Pengadaan Rp14,7 Miliar

Tiga pejabat yang memenuhi panggilan tim penyidik adalah:

- Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi

- Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Muh Rizal

- serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penyidik secara spesifik menggali tugas, fungsi, serta keterlibatan ketiga pejabat tersebut dalam proses penerbitan sertifikat pertanahan.

"Untuk saksi ASN (Asnaedi) didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen. Kemudian saksi MRZ (Muh Rizal) dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Direktur," ucap Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Bahkan kata dia, penyidik juga mengonfirmasi keterkaitan tugas Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang dalam alur penerbitan sertifikat tersebut kepada Virgo Eresta Jaya.

"Sedangkan untuk saksi VEJ (Virgo Eresta Jaya), didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," ujar Budi.

Selain memanggil tiga pejabat Kementerian ATR/BPN, penyidik sebenarnya turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak swasta bernama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho.

Namun, saksi tersebut tidak memenuhi panggilan penyidik.

"Untuk saksi REY tidak hadir, dan akan dijadwalkan ulang oleh penyidik pemeriksaannya," jelasnya.

Baca Juga :
KPK Respons Pernyataan Raffi Ahmad soal Pejabat Publik Tak Masalah Terima Kerja Sama Sebagai Pekerja Seni
Tersangka Korupsi Kementerian ATR/BPN Beri Uang Rp70 M Buat Muktamar NU, Klaim Salah Tangkap
KPK Dalami Proyek Satpol PP hingga 16 Dinas di Pemkab Klaten, Khususnya Hasil Tambang Galian C

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kementerian ESDM Mulai Investigasi Penyebab Ledakan Kilang Migas di Cepu
• 3 jam laluidxchannel.com
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 11 jam lalumediaapakabar.com
thumb
RUU Perampasan Aset Siap Disahkan Hari Ini, 10 Poin Penting Jadi Sorotan
• 7 jam laluwartaekonomi.co.id
thumb
Pemerintah Diminta Beri Kepastian Hukum dan Usaha bagi IHT
• 3 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Lita Gading Tak Puas Raffi Ahmad Cuma Minta Maaf, Singgung Penegakan Hukum: Jangan Tajam ke Bawah
• 20 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.