Jakarta, ERANASIONAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut menjadi hasil dari perjalanan panjang pembahasan regulasi yang bertujuan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya melalui mekanisme perampasan aset.
Rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Salah satu ketentuan penting dalam UU Perampasan Aset yang telah disahkan tersebut adalah kewajiban Presiden membentuk badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan perampasan aset sekaligus mengelola aset hasil rampasan.
Ketentuan pembentukan badan tersebut tercantum dalam Pasal 61 draf RUU Perampasan Aset.
Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
Badan tersebut nantinya beranggotakan lima orang. Setiap anggota akan memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Berikut ketentuan Pasal 61:(1) Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh Presiden.
(2) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang.
(3) Anggota badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Selain mengatur pembentukan badan khusus, UU Perampasan Aset juga memberikan kewenangan pengelolaan aset hasil rampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54.
Dalam ketentuan tersebut, badan pengelola memiliki kewenangan untuk menyimpan, memelihara, menilai, memanfaatkan, hingga menjual aset yang telah dirampas.
Sementara itu, fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 62. Badan tersebut juga memiliki kewenangan menyusun dan menegakkan kode etik, termasuk apabila terdapat penyidik atau jaksa pengacara negara yang melakukan pelanggaran dalam proses perampasan aset.
Adapun mekanisme pertanggungjawaban badan tersebut diatur dalam Pasal 62 ayat (3). Badan diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas pengawasan perampasan aset dan pengelolaan aset secara berkala kepada Presiden dan DPR RI.
Berikut bunyi Pasal 62 ayat (3):
“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tugas pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”
Dengan pengesahan UU Perampasan Aset ini, pembentukan badan khusus menjadi salah satu tahapan penting dalam pelaksanaan regulasi tersebut, terutama untuk memastikan proses pengawasan dan pengelolaan aset hasil rampasan berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. (SF)





