Setelah 18 Tahun, DPR Sahkan UU Perampasan Aset

liputan6.com
14 jam lalu
Cover Berita

Liputan6.com, Jakarta - Setelah tertahan selama 18 tahun di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Advertisement

BACA JUGA: Setelah 87 Kali Pembahasan, RUU Perampasan Aset Siap Dibawa ke Paripurna

Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Densus 88 Bekuk 15 Tersangka Terorisme di 6 Provinsi, Ada Sejumlah Eks Napiter
• 14 jam laludisway.id
thumb
Hindustan Zinc Perusahaan Seng Perak Terbesar di Dunia Ekspansi 8,5 Miliar Dolar AS
• 15 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Kasus Dugaan Makar, Polri Sudah Periksa 4 Tersangka Penyadapan Presiden
• 12 jam laluokezone.com
thumb
Inilah 7 Poin Perampasan Aset yang Disahkan DPR RI Jadi UU Setelah 18 Tahun Terkatung-katung
• 14 jam laluharianfajar
thumb
Wakil Ketua MPR: Perempuan berdaya, ekonomi nasional berjaya
• 17 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.