Liputan6.com, Jakarta - Setelah tertahan selama 18 tahun di DPR, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akhirnya disetujui untuk menjadi undang-undang. Aturan tersebut mengatur perampasan aset yang terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Advertisement
Ketua DPR Puan Maharani yang memimpin rapat meminta persetujuan para anggota dewan setelah Ketua Komisi III sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan kepada peserta rapat.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU tersebut.




