jakarta.jpnn.com - DPR terus mengebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.
Komisi III DPR bertekad merampungkan pembahasan RUU itu sesegera mungkin.
BACA JUGA: Wakil Ketua Komisi I DPR Sebut Reshuffle Kabinet Bagian Evaluasi dan Penataan
Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan mengatakan pihaknya menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan rampung pada 2026.
Tekad itu dikumandangkan karena saat ini muncul kasus dugaan penyadapan ilegal.
BACA JUGA: DPD Minta Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Negara Asing untuk Atasi Karhutla
"Kami kejar tahun ini, harus selesai tahun ini. Mudah-mudahan bisa," kata Hinca, Selasa (17/11).
Dia menjelaskan perkembangan kasus penyadapan ilegal menjadi salah satu pertimbangan untuk memprioritaskan pembahasan RUU Penyadapan.
BACA JUGA: Wakil Ketua Komisi III DPR Minta Audit Dana Haji Dilakukan Sesuai Urgensi
Sebelumnya, Komisi III DPR telah menjadwalkan pembahasan empat rancangan undang-undang lainnya.
Keempat RUU tersebut meliputi RUU tentang Jabatan Hakim, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, serta RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati.
Hinca mengatakan Komisi III DPR telah melakukan sejumlah kegiatan untuk mematangkan penyusunan RUU Penyadapan.
Di antaranya ialah diskusi dengan para pakar yang difasilitasi Badan Keahlian DPR, pembahasan bersama Kementerian Hukum dan akademisi, serta konsultasi publik.
Pada periode DPR sebelumnya, Komisi III juga pernah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah negara.
Di antaranya ialah Amerika Serikat, Turki, dan Korea Selatan.
Tujuannya ialah untuk mempelajari perbandingan pengaturan penyadapan.
"Kemarin tanggal 16 November 2026, rapat dengar pendapat Komisi III dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri dalam rangka menerima masukan terkait RUU tentang Penyadapan," ujarnya. (ant)
Redaktur & Reporter : Ragil




