JAKARTA, DISWAY.ID-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang pada Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan Undang-undang perampasan aset ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
"Apakah RUU tentang Peramapasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.
BACA JUGA:UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas, Ini Tugasnya
"Setuju," jawab peserta rapat.
Sejatinya, RUU perampasan aset ini direncanakan rampung pada 15 Desember 2026. Namun, bisa selesai sebulan lebih cepat dari target yang sudah ditargetkan.
"Alhamdulillah bahwa dalam perjalanannya walaupun harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember 2026. Namun hari ini tanggal 19 November, artinya satu bulan lebih ya, satu bulan lebih empat hari ya. Ya, belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini, dengan Insyaallah dengan sebaik-baiknya," kata Puan.
Puan menyampaikan, berdasarkan laporan Ketua Komisi III bahwa dipercepatnya RUU ini bukan dilakukan secara terburu-buru atau sekadar merespons banyaknya desakan publik.
Namun, pembahasan perampasan aset disebutnya, sudah berlangsung selama 18 tahun yang seharusnya memang harus dirampungkan.
BACA JUGA:Tak Hanya Korupsi, Wamenkum Sebut RUU Perampasan Aset Sasar Terorisme dan Narkotika
"Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai, dan namun dalam perjalanannya sudah melakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya," jelasnya.





