Jakarta: DPR RI mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna. Regulasi tersebut dilengkapi pembentukan lembaga pengawas independen guna mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penerapannya.
"Ya, kami juga mengedepankan yang namanya komitmen anti penyalahgunaan," ujar Habiburokhman saat menyampaikan laporan Komisi III dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
Baca Juga :
Dasco Sebut Harta Penipu Kripto hingga Investasi Bodong Dapat Disita lewat UU Perampasan Aset"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, lalu ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Istimewa.
Selain pengawasan eksternal dan beban pembuktian yang berimbang, tata kelola aset juga diarahkan melalui transparansi digital serta sistem pengelolaan terpadu oleh badan profesional independen. Langkah ini disiapkan untuk menjaga akuntabilitas sekaligus memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Habiburokhman mengatakan RUU Perampasan Aset telah bergulir selama 18 tahun sebelum dibawa ke tahap pengesahan tingkat II pada rapat paripurna kali ini. Pembahasannya di Komisi III melibatkan 87 kegiatan RDP dan RDPU, kunjungan kerja di 15 provinsi, kunjungan ke 46 daerah pemilihan, serta penyelesaian 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).




