Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik

viva.co.id
46 menit lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah (Pemda) memprioritaskan alokasi anggaran untuk program yang memberikan dampak nyata terhadap pelayanan masyarakat.

Menurutnya, belanja daerah harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, serta peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Baca Juga :
Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat
Kemendagri Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III Regional Papua, Dorong Daerah Perkuat Kinerja Pembangunan

Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rakernas tersebut mengusung tema "Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan".

"Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ," katanya.

Selain memastikan anggaran berpihak pada kebutuhan masyarakat, Tomsi juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menyoroti kondisi kapasitas fiskal sebagian besar daerah yang masih lemah.

Karena itu, Pemda perlu bekerja lebih optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta mengelola aset pemerintah berdasarkan potensi dan target yang realistis.

"Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana," terangnya.

Lebih lanjut, Tomsi menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah melalui evaluasi program dan kegiatan secara cermat. Dalam hal ini, Sekda perlu memastikan bahwa setiap program yang akan dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, alokasi anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dampak yang terukur.

Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi output maupun outcome, perlu dievaluasi untuk kemudian dicoret atau diganti. Ia berharap para Sekda turut mengawal proses tersebut.

Menurutnya, proses evaluasi tersebut memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya dapat mendorong perubahan orientasi belanja daerah.

Belanja tidak lagi sekadar diarahkan untuk merealisasikan anggaran, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan pelayanan masyarakat dengan indikator output dan outcome yang terukur.

Baca Juga :
Sekjen Kemendagri Ingatkan PNS Pegang Teguh Sumpah Jabatan, Jaga Integritas dan Nama Baik Institusi
Mendagri Tito Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos Digital, Bansos Bakal Diverifikasi Pakai Biometrik
Sekjen Kemendagri Minta TPID Perkuat Sinergi dengan BPS hingga Satgas Pangan Polri untuk Jaga Harga

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Juan Mata Resmi Gantung Sepatu, Akhiri Karier 23 Tahun di Sepak Bola
• 19 jam lalumedcom.id
thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 15 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Indonesia-Tiongkok Jajaki Kerja Sama Investasi USD63 Miliar
• 51 menit lalumetrotvnews.com
thumb
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Kapolri Suyudi Temui Menko Polkam
• 23 jam lalukatadata.co.id
thumb
Tak Hanya Korupsi, RUU Perampasan Aset Atur Pengembalian Ganti Rugi Korban Penipuan
• 18 jam laludisway.id
Berhasil disimpan.