Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan ketentuan pemiskinan atau penindakan atas peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar (illicit enrichment) tidak masuk ke dalam Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang baru disahkan.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan dua alasan utama di balik keputusan tersebut usai Rapat Paripurna pengesahan UU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
Alasan pertama berkaitan dengan pertimbangan hak asasi manusia (HAM) dan praktik hukum di sejumlah negara. Habiburokhman menyebut komisi bersama pemerintah menyerap berbagai aspirasi masyarakat dan ahli terkait isu tersebut, namun muncul perdebatan kuat karena dinilai berpotensi bertentangan dengan HAM.
"Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau enggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment," ujar Habiburokhman kepada wartawan.
Alasan kedua bersifat teknis perundang-undangan. Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset dirancang sebagai aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan hukum acara, bukan hukum materiil yang menetapkan norma penghukuman pidana.
"Yang kedua dalam teknis perundang-undangan ya, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang eh, sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," kata Habiburokhman.
Atas dasar pertimbangan HAM dan sifat hukum acara tersebut, pembentuk undang-undang memutuskan tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam naskah UU Perampasan Aset.




