Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang dikenakan sanksi untuk mengajukan sanggahan sebelum keputusan sanksi ditetapkan di pasar modal.
OJK menegaskan pemberian ruang sanggahan merupakan bagian dari prosedur pengawasan yang harus dijalankan sesuai ketentuan berlaku.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan sejatinya proses pemberian sanksi tak dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui tahapan pemeriksaan. Sebagai regulator, OJK juga wajib mematuhi regulasi yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pengawasan.
"Kita kan regulator, kita meregulasi. Jadi kita juga harus patuh dong sama regulasi itu sendiri. Jadi kalau terkait pengawasan, kemudian proses-proses terkait pemberian sanksi, itu adalah proses panjang yang harus dilewati dan itu sesuai dengan aturan yang ada," ujar perempuan yang akrab disapa Kiki kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11).
Kiki menjelaskan, sebelum sanksi dijatuhkan, OJK harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemanggilan pihak terkait, mendengarkan keterangan, hingga melakukan klarifikasi. Seluruh proses dilakukan untuk memastikan mekanisme penegakan sanksi berjalan sesuai prosedur.
"Jadi memang itu dimungkinkan kalau misalnya, kalau kita kasih denda, sanksi, itu kan nggak cuma ujuk-ujuk ya. Pasti kita panggil, ada proses pemanggilan, mendengarkan, kemudian klarifikasi dan lain-lain," jelasnya.
Kiki menyebut ada tim internal yang turut menjalankan proses pemeriksaan sebelum keputusan sanksi diberikan.
"Kemudian ada tim di dalam, ya itu proses juga sangat panjang. Dan itu dimungkinkan untuk mereka melakukan sanggahan dalam beberapa hari. Itu semua sektor, semua seperti itu," katanya.
Kiki melanjutkan, pemberian kesempatan untuk mengajukan sanggahan bukan berarti OJK mengabaikan proses penegakan aturan. "Jadi itu adalah, ya kita sebagai regulator kita juga harus patuh terhadap regulasi itu sendiri," pungkasnya.





