Bedah Rumah Tak Cukup, Pemerintah Dorong Legalitas Tanah dan Modal Usaha

disway.id
20 menit lalu
Cover Berita

TANGERANG, DISWAY.ID -- Perbaikan rumah belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kepastian hukum atas tanah dan akses permodalan usaha juga dibutuhkan agar keluarga penerima bantuan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Hal itu terlihat dari langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang menggabungkan Program Bedah Rumah dengan sertifikasi tanah gratis serta dukungan pembiayaan usaha melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

BACA JUGA:Menteri PKP Siapkan Akad 71 Ribu Rumah, Prabowo Bakal Diundang ke Malang

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, perbaikan rumah masyarakat perlu diikuti dengan pemberian kepastian hukum atas tanah yang ditempati. 

Karena itu, Kementerian PKP bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memfasilitasi sertifikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hari ini, Rabu, 18 November 2026, sebanyak 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, menerima sertifikat tanah gratis. 

Penyerahan dilakukan Maruarar saat meninjau hasil Program Bedah Rumah di wilayah tersebut.

BACA JUGA:UU Perampasan Aset Atur Pembentukan Badan Pengelola dan Pengawas, Ini Tugasnya

Menteri Ara, sapaan karib Maruarar, menyampaikan pada 2026 Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan melalui program sertifikasi gratis yang menyasar satu juta MBR. 

Program itu diharapkan memberikan perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kepastian kepemilikan tanah masyarakat.

"Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis," kata Ara di Tangerang, Rabu.

"Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat," sambungnya.

BACA JUGA:UU Perampasan Aset Disahkan, Dasco Sebut Harta Bandar Judol hingga Penipu Travel Umroh Bisa Dirampas

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis mengatakan, wilayahnya memperoleh alokasi 25.000 sertifikat gratis pada 2026. 

  • 1
  • 2
  • »

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Ganti Nama Berkali-kali, Pemilik Kapal Tanker Pembawa 1,16 Ton Ketamine Akhirnya Ditangkap!
• 4 jam laluviva.co.id
thumb
Ketahanan Eksternal Jadi Kunci Jaga Peringkat Kredit Indonesia
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Pelatihan SDM Manajemen Diperketat untuk Dukung Indonesia Emas 2045
• 17 jam lalumetrotvnews.com
thumb
KDM Jawab Tudingan One Man Show: Orang Takut Kamera dan Viral
• 49 detik lalukumparan.com
thumb
DPR Minta Istana Sterilkan Pegawai Terafiliasi Listyo Sigit: Jangan Ada Peluang Pengkhianat Masuk
• 13 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.