Makassar, ERANASIONAL.COM – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui Operasi Sarang Narkoba (OSN) yang menjadi bagian dari program Quick Win.
Dalam dua periode pengungkapan, Polda Sulsel mencatat sebanyak 581 laporan polisi dengan 1.009 tersangka.
Dari jumlah tersebut, 71 orang diamankan sebagai bandar narkoba, sementara 221 pengguna menjalani rehabilitasi.
Kapolda Sulsel Irjen Pol. M. Awal Chairuddin mengatakan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi masyarakat yang aktif memberikan informasi terkait peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam membantu kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memutus mata rantai peredaran narkotika.
“Pengungkapan ini juga karena adanya partisipasi masyarakat sebagai pelapor yang peduli dengan bahaya peredaran narkoba. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kepolisian serta BNN agar masyarakat kita terbebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba,” ujar Awal Chairuddin, Kamis (19/11/2026).
69 Operasi, 71 Bandar DiamankanDalam pemaparannya, Kapolda menjelaskan bahwa program Quick Win mencakup sejumlah kegiatan, mulai dari Operasi Sarang Narkoba, penindakan di kawasan rawan narkoba, hingga pengawasan tempat hiburan malam.
Selama pelaksanaan program tersebut, tercatat sebanyak 69 kali kegiatan operasi. Dari rangkaian kegiatan itu, polisi mengamankan 71 bandar narkoba dan melakukan rehabilitasi terhadap 221 pengguna.
Polda Sulsel juga membandingkan hasil pengungkapan sebelum dan selama pelaksanaan program Quick Win.
“Pada periode 17 September hingga 16 Oktober 2026, atau sebelum program Quick Win dilaksanakan, polisi mencatat 311 laporan polisi dengan 486 tersangka,”jelasnya.
Barang bukti yang disita meliputi:Sabu seberat 1.010,79 gram, Ganja seberat 3,59 gram, Tembakau sintetis 293,77 gram, Ekstasi sebanyak 35 butir, Obat daftar G sebanyak 10.067 butir, Cairan sintetis sebanyak 1.541 mililiter.
Sementara itu, pada periode 17 Oktober hingga 17 November 2026, selama pelaksanaan Quick Win, jumlah pengungkapan mencapai 270 laporan polisi dengan 523 tersangka.
Barang bukti yang berhasil diamankan pada periode ini terdiri atas:Sabu seberat 3.602,96 gram atau sekitar 3,6 kilogram, Ganja seberat 229,24 gram, Tembakau sintetis 14,09 gram, Ekstasi sebanyak 105 butir, Obat daftar G sebanyak 1.265 butir, Cairan sintetis sebanyak 86,19 mililiter, Cartridge etomidate sebanyak 20 buah atau setara 40 mililiter.
Selain narkotika dan obat-obatan, petugas juga menemukan berbagai barang bukti lain dalam rangkaian Operasi Sarang Narkoba.
Barang-barang tersebut antara lain 140 bong, empat timbangan digital, 40 korek gas, satu cutter, dua sendok sabu, 52 pireks, delapan spuit, dan 400 saset kosong.
Polisi juga menyita sejumlah senjata dan peralatan lain, yakni dua senapan angin, dua airsoft gun, dua busur, delapan badik, empat parang, serta satu samurai.
Selain itu, ditemukan tujuh unit CCTV, dua receiver, satu layar monitor CCTV, serta barang bukti sabu seberat 960 gram.
Temuan tersebut menjadi bagian dari hasil penindakan di sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Kapolda Sulsel menyebut upaya pemberantasan narkoba tersebut juga memberikan dampak terhadap pencegahan kerugian ekonomi dan perlindungan masyarakat.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan, pengungkapan tersebut berpotensi menyelamatkan kerugian ekonomi hingga Rp4.138.674.960.000 atau sekitar Rp4,13 triliun.
Selain itu, aparat memperkirakan langkah tersebut dapat mencegah peredaran sekitar 36.935 porsi atau paket narkoba siap pakai.
Awal menegaskan, tujuan pemberantasan narkoba tidak hanya berorientasi pada penangkapan pelaku dan penyitaan barang bukti. Upaya pemulihan kawasan rawan narkoba serta rehabilitasi korban penyalahgunaan juga menjadi bagian penting dari program tersebut.
“Tujuan akhir dari program pemberantasan dan pemulihan kawasan rawan narkoba adalah mewujudkan kawasan yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para korban penyalahgunaan narkoba bisa pulih kembali dan masyarakat berdaya, aman, sejahtera, serta Provinsi Sulawesi Selatan bebas dari bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan,” tegasnya.
Polda Sulsel Siapkan Pengawasan dan Pemberdayaan MasyarakatUntuk memastikan upaya pemberantasan berjalan berkelanjutan, Polda Sulsel menyiapkan sejumlah langkah tindak lanjut.
Pertama, memperkuat pengawasan di kawasan rawan narkoba melalui keberadaan posko CCTV dan patroli rutin.
Kedua, mendorong rehabilitasi serta pendampingan bagi masyarakat melalui berbagai program, termasuk POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran).
Ketiga, meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif, olahraga, dan seni agar warga memiliki aktivitas positif sekaligus memperkuat ketahanan sosial.
Polda Sulsel juga akan memperluas edukasi mengenai bahaya narkoba, memperkuat keberadaan Kampung Tangguh Narkoba, serta melakukan pemantauan secara berkala.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong kawasan rawan narkoba bertransformasi menjadi zona hijau atau wilayah yang terbebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
Bandar dan Pengedar Terancam Hukuman BeratKapolda Sulsel menjelaskan, penegakan hukum terhadap para pelaku dilakukan berdasarkan peran masing-masing serta jenis barang bukti yang ditemukan.
Untuk bandar dan pengedar narkotika golongan I, seperti sabu, ganja, ekstasi, tembakau sintetis, dan cairan sintetis, penyidik menerapkan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) serta Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pasal tersebut memuat ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda maksimal Rp10 miliar.
Sementara itu, penyalahguna narkotika dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a juncto Pasal 54 dan Pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Terhadap penyalahguna, undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai ketentuan Pasal 103.
Adapun pelaku peredaran obat daftar G disangkakan melanggar Pasal 435 juncto Pasal 436 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pelanggaran tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Khusus untuk peredaran cartridge etomidate, penyidik masih melakukan pendalaman dan koordinasi dengan BNN serta Kementerian Kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan klasifikasi zat yang terkandung di dalamnya sehingga penerapan pasal hukum dapat disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk UU Narkotika, UU Psikotropika, dan UU Kesehatan.
Polda Sulsel menegaskan, pemberantasan narkoba akan terus dilakukan melalui penindakan, pencegahan, rehabilitasi, serta pelibatan masyarakat guna mewujudkan Sulawesi Selatan yang aman dan bebas dari ancaman narkotika. []





