Kewajiban perusahaan menyiapkan dana cadangan pesangon bagi pekerja berpotensi memberikan kepastian pembayaran hak ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun, kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini juga memunculkan kekhawatiran terhadap tambahan beban biaya dan tekanan arus kas perusahaan, terutama di industri padat karya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai secara konsep kewajiban tersebut menjawab persoalan lama dalam perlindungan pekerja. Selama ini, pesangon umumnya baru dibayarkan ketika perusahaan melakukan PHK. Padahal, pada kondisi tersebut, perusahaan bisa saja sedang mengalami tekanan keuangan.
Akibatnya, hak pekerja berisiko tidak terpenuhi ketika perusahaan mengalami kebangkrutan atau pemilik usaha tidak lagi dapat ditemukan.
"Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mengubah kewajiban yang sebelumnya hanya berupa janji menjadi dana yang benar-benar disisihkan. Dana tersebut nantinya ditempatkan pada lembaga yang ditunjuk pemerintah dan dicatat sebagai aset pekerja. Sementara itu, usaha mikro dan kecil (UMK) dikecualikan,” kata Yusuf kepada kumparan, Kamis (19/11).
Meski demikian, masih ada sejumlah hal yang perlu diperjelas pemerintah. Sebab, kewajiban penyetoran dana paling lambat berlaku pada 28 Oktober 2027, sedangkan lembaga pengelola, besaran iuran, tata kelola investasi, hingga mekanisme pencairannya masih menunggu peraturan pemerintah.
Yusuf menilai kepastian tersebut perlu segera diselesaikan. Hal ini dikarenakan dunia usaha sedang menghadapi suku bunga tinggi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan tekanan pada sektor industri padat karya.
Menurutnya, besarnya tambahan biaya yang harus ditanggung perusahaan nantinya akan sangat bergantung pada tarif iuran yang ditetapkan. Sebagai gambaran, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menghitung bahwa iuran sebesar 3 persen dari upah dapat menambah pengeluaran sekitar Rp 1,5 miliar per bulan atau Rp 18 miliar per tahun bagi perusahaan dengan 10.000 pekerja dan rata-rata upah Rp 5 juta.
Sementara itu, serikat pekerja mengusulkan tarif iuran sebesar 8 persen yang ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha. Angka tersebut kurang lebih setara dengan satu bulan upah per tahun.
Adapun perhitungan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menunjukkan perusahaan dengan sekitar 1.000 pekerja dan rata-rata upah Rp 6 juta berpotensi menanggung tambahan biaya Rp 5 miliar hingga Rp 8,7 miliar per tahun.
Yusuf menilai, dampak kewajiban ini perlu dilihat dari dua sisi, yakni beban ekonomi dan beban likuiditas. Perusahaan yang selama ini sudah mencatat kewajiban pesangon sesuai standar akuntansi imbalan kerja sebenarnya telah mengakui sebagian beban tersebut dalam laporan keuangannya.
Dengan demikian, kewajiban baru yang paling terasa adalah penyediaan kas secara rutin sehingga dana tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk kebutuhan modal kerja.
Sebaliknya, bagi perusahaan yang belum pernah membentuk cadangan pesangon, kebijakan ini berpotensi menjadi tambahan beban ekonomi sekaligus tekanan baru terhadap arus kas.
Meski begitu, dalam jangka panjang Yusuf memandang kebijakan tersebut dapat memberikan nilai positif bagi perusahaan maupun pekerja jika dirancang dengan tepat. Bagi pengusaha, pembayaran pesangon secara bertahap membuat pengeluaran lebih terencana. Perusahaan juga tidak perlu menghadapi lonjakan kebutuhan kas ketika harus melakukan PHK di tengah kondisi bisnis yang sedang tertekan.
Di sisi pekerja, ketersediaan dana yang sudah disisihkan dapat memberikan kepastian bahwa hak pesangon tetap terpenuhi dan tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Namun, Yusuf mengingatkan adanya risiko tambahan setoran rutin terhadap arus kas dan modal kerja, terutama bagi industri padat karya. Terlebih, perusahaan juga telah menanggung sejumlah kewajiban iuran seperti iuran Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Jika seluruh kewajiban tersebut berjalan sendiri-sendiri, perusahaan berisiko menanggung beban ganda. Pembentukan lembaga baru juga dapat menambah biaya administrasi, sedangkan kenaikan biaya tenaga kerja berpotensi mengurangi daya saing investasi Indonesia," ujarnya.
Besaran biaya yang terlalu tinggi juga berpotensi memengaruhi keputusan perusahaan dalam merekrut pekerja. Perusahaan bisa saja menahan pengangkatan pekerja tetap dan lebih memilih menggunakan pekerja kontrak atau alih daya.
Karena itu, Yusuf menyarankan agar penerapan dana cadangan pesangon dilakukan secara bertahap dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan kajian aktuaria. Pemerintah juga perlu memberikan masa penyesuaian lebih panjang bagi industri padat karya dan perusahaan menengah agar tidak terjadi tekanan arus kas secara mendadak.
Selain itu, dana pensiun maupun program pesangon yang sebelumnya sudah didanai perusahaan, termasuk melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), perlu diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban agar tidak terjadi pembayaran ganda.
“Pengelolaan dapat memanfaatkan infrastruktur jaminan sosial yang sudah ada atau melibatkan pengelola berizin di bawah pengawasan OJK dengan perlindungan negara,” jelas Yusuf.
Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman, menilai kewajiban perusahaan mencadangkan dana pesangon merupakan langkah yang tepat untuk mengantisipasi risiko gagal bayar ketika terjadi PHK.
Rizal menilai konsekuensi utama kebijakan tersebut akan terasa pada arus kas perusahaan. Sebab, perusahaan harus mulai menyediakan dana lebih awal untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.
Sebagai ilustrasi, apabila total upah pekerja yang tercakup mencapai Rp 1 miliar per bulan, setoran sebesar 1 persen setara dengan Rp 10 juta per bulan atau Rp 120 juta per tahun.
Rizal mengatakan, dampak kebijakan ini bagi pengusaha dapat bersifat positif apabila besaran dan jadwal penyetoran ditetapkan secara jelas. Pendanaan secara bertahap dapat mengurangi risiko perusahaan harus membayar pesangon sekaligus ketika pendapatan sedang menurun.
"Namun, Setoran awal yang terlalu besar bisa menggerus modal kerja, terutama di industri padat karya bermargin tipis, sehingga perusahaan berisiko menunda perekrutan dan ekspansi," kata Rizal.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memberikan masa transisi bagi perusahaan serta memperhitungkan besaran upah, masa kerja, dan dana pesangon yang sebelumnya sudah disisihkan.
Selain itu, lembaga pengelola dana cadangan pesangon nantinya perlu memisahkan dana pekerja dari aset lembaga dan membuka hasil audit secara transparan.
Aturan pelaksana juga perlu mengatur tenggat pembayaran serta mewajibkan perusahaan menutup kekurangan saldo agar pekerja tetap menerima hak pesangon secara penuh dan tepat waktu.





