Kemkomdigi terbuka terima masukan soal pemblokiran akses konten

antaranews.com
1 jam lalu
Cover Berita
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan terbuka menerima kritik dan masukan masyarakat mengenai tata kelola ruang digital, termasuk pelaksanaan pemblokiran akses ke konten di platform digital.

Menanggapi informasi mengenai pemutusan akses ke sekitar 94 konten digital dalam delapan bulan yang dinilai bermasalah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya mempersilakan pihak-pihak yang berkeberatan untuk menyampaikan data dan perincian masalahnya ke kementerian.

"Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret," kata Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis.

Fifi menjelaskan bahwa selama ini proses pemutusan akses ke konten digital dilakukan melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan instansi penegak hukum.

Dalam hal ini, pemerintah juga membuka ruang untuk melakukan penelaahan ulang apabila ada pengajuan keberatan atau temuan baru.

"Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali," kata Fifi.

"Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya," ia menambahkan.

Fifi mengemukakan bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus sama-sama dijaga.

Ia juga mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Pemerintah perketat akses media sosial anak, batasi konten berisiko

Fifi menyampaikan bahwa pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital punya kepentingan bersama untuk mewujudkan transparansi tata kelola platform digital, termasuk algoritma yang memengaruhi arus informasi di ruang digital.

Menurut dia, publik perlu memiliki pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai bagaimana algoritma bekerja, bagaimana konten direkomendasikan, serta faktor-faktor yang memengaruhi distribusi informasi kepada pengguna.

"Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita," katanya.

"Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya," ia menambahkan.

Kemkomdigi memandang pengawasan publik dan transparansi platform sebagai elemen penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat.

Baca juga: Menkomdigi ajak kaum muda bangun ruang digital yang aman dan beretika

Baca juga: Kemkomdigi jelaskan tiga pilar untuk wujudkan ruang digital sehat


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Harga Huawei Watch D3 di Indonesia
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
MSCI Naikkan ESG Rating BNI dari A Menjadi AA, Tegaskan Komitmen Keberlanjutan
• 16 jam laludisway.id
thumb
INFOGRAFIK: Nasib Badak Jawa di Ujung Cula
• 16 jam lalukatadata.co.id
thumb
Isu Tambang di Ujung Kulon Mencuat, Pemerintah Tegaskan Perlindungan Badak Jawa Jadi Prioritas
• 18 jam laluviva.co.id
thumb
Di Balik Penyadapan Presiden
• 22 jam lalumetrotvnews.com
Berhasil disimpan.