JAKARTA, DISWAY.ID - Wacana pelarangan total rokok elektronik (REL) dinilai perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan akar persoalan sekaligus dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan tenaga kerja.
Alih-alih menghentikan industri yang selama ini beroperasi secara legal, pakar dan asosiasi menilai penguatan pengawasan dinilai lebih tepat untuk mencegah penyalahgunaan REL.
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, menilai kasus penyalahgunaan narkotika melalui media REL tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk melarang keseluruhan produk.
Menurutnya, penting untuk membedakan produk REL legal yang beredar sesuai ketentuan dengan produk ilegal yang disalahgunakan.
BACA JUGA:Sidang UU Kesehatan, Hakim MK Soroti Vape dari Sisi Regulasi hingga Dampak Ekonomi
“Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal,” ujar Hari.
Menurutnya, pelarangan terhadap produk yang saat ini berstatus legal justru berisiko tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya ingin ditangani.
Ketika kanal legal ditutup sementara permintaan masih ada, ruang bagi peredaran produk ilegal justru perlu menjadi risiko yang diperhitungkan.
BACA JUGA:Dampak Fatwa Haram Vape, Pelaku Usaha Terpaksa PHK Karyawan Hingga Tutup Gerai
Hari menekankan bahwa penyalahgunaan terhadap suatu produk untuk tindakan ilegal pada prinsipnya tidak serta-merta berarti semua produk disalahgunakan.
Ia mengilustrasikannya dengan pisau yang dapat disalahgunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, tetapi penyalahgunaan tersebut tidak lantas menjadi dasar untuk menghentikan produksi maupun melarang peredaran pisau secara keseluruhan.
“Penyalahgunaan suatu objek secara ilegal tidak serta-merta membuat objek tersebut menjadi ilegal. Karena itu, yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana mencegah dan menindak penyalahgunaannya,” katanya.
Dalam konteks tersebut, Hari berpandangan pendekatan kebijakan sebaiknya diarahkan pada penguatan standar produksi, pengawasan kandungan, serta pengawasan penjualan dan peredaran produk REL, termasuk peningkatan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan negara juga membutuhkan penerimaan, mengilegalkan industri yang legal bukanlah pilihan yang bijak. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan standar produksi atau SNI serta meningkatkan pengawasan atas kandungan dan penjualan vape,” ujar Hari.
BACA JUGA:Vape Jadi Modus Baru Peredaran Narkotika, BNN dan DPR Desak Jaringan Dibongkar hingga ke Akar
Industri REL Topang 150.000 Tenaga Kerja dan Sekitar 1 Juta Penghidupan- 1
- 2
- »





