Moh Jumhur Hidayat Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) meminta Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau kembali penetapan sebagian perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Ia meminta bagian yang terbukti berisiko terhadap kawasan konservasi itu supaya dikeluarkan dari WUP.
Hal itu disampaikan Jumhur saat memperingati Hari Pohon Sedunia di Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan permintaan evaluasi atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 telah disampaikan melalui surat kepada Menteri ESDM.
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” ujar Jumhur seperti dikutip Antara.
Menurut Jumhur, perlindungan Ujung Kulon sebagai habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) perlu dimulai sejak tahap perencanaan, termasuk sebelum survei pertambangan dilakukan.
Ia bahkan menyebut populasi liar satwa berstatus kritis itu diperkirakan kurang dari 50 individu dan hanya bertahan di satu kawasan. Perlindungannya, kata Jumhur, perlu menjaga keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.
Menteri LH mengatakan, saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP yang dimaksud, maupun pengukuran dampak langsung terhadap badak jawa. Meski demikian, ia menilai potensi kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, dan peningkatan aktivitas manusia perlu diperhitungkan sejak awal.
KLH/BPLH mendorong kementerian dan lembaga terkait memeriksa kesesuaian lokasi itu dengan mencocokkan koordinat WUP dengan batas taman nasional, kawasan konservasi laut, serta dokumen perlindungan lingkungan dan tata ruang darat maupun laut.
Jika hasil verifikasi menunjukkan wilayah tersebut melanggar ketentuan perlindungan lingkungan atau menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima, Jumhur meminta bagian itu dikeluarkan dari WUP.
Selama evaluasi berlangsung, Jumhur meminta agar rencana pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan ditunda. KLH/BPLH juga menyatakan siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis untuk mendukung evaluasi itu.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur. (ant/bil/ham)




