Jakarta, VIVA - Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menilai persoalan mengenai jumlah kementerian negara harus ditempatkan dalam kerangka sistem pemerintahan presidensial dan konstruksi konstitusi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kementerian negara merupakan instrumen kelembagaan yang membantu Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan. Karena itu, penataan kementerian semestinya tidak dilepaskan dari kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan Presiden, serta kompleksitas urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.
Fahri Bachmid mengatakan bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
"Artinya, konstitusi memberikan mandat kepada pembentuk undang-undang untuk membangun kerangka hukum mengenai kementerian negara. Namun, ketentuan tersebut tidak berarti bahwa konstitusi secara langsung menetapkan jumlah kementerian tertentu sebagai batas yang tidak dapat diubah," ujar Fahri Bachmid dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Fahri menguraikan bahwa perubahan norma Pasal 15 tersebut merupakan pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang memberikan ruang fleksibilitas kepada Presiden untuk menata jumlah kementerian berdasarkan kebutuhan pemerintahan.
Dengan demikian, pengaturan mengenai jumlah kementerian tidak lagi didasarkan pada angka maksimal yang bersifat tetap, melainkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Ia berpandangan angka maksimal 34 kementerian yang pernah diatur dalam undang-undang sebelumnya harus dipahami sebagai pilihan kebijakan legislasi pada masanya, bukan sebagai angka yang secara eksplisit diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945.
"Konstitusi tidak menetapkan bahwa kementerian harus berjumlah 34, ataupun menentukan satu angka maksimal tertentu," ujar dia.
Fahri Bachmid menilai setidaknya terdapat tiga alasan mengapa fleksibilitas dalam penataan jumlah kementerian diperlukan.
Pertama, dari aspek substantif, urusan pemerintahan terus berkembang dan semakin kompleks.
"Negara membutuhkan desain kelembagaan yang mampu merespons berbagai persoalan pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, dan tantangan strategis nasional," ujar dia.
Kedua, dari aspek kelembagaan, kebutuhan organisasi pemerintahan tidak selalu bersifat statis. Pembagian urusan, koordinasi lintas sektor, dan kebutuhan spesialisasi kebijakan dapat berubah seiring dengan dinamika penyelenggaraan negara.
Karena itu, pembatasan jumlah kementerian secara kaku berpotensi mengurangi ruang penataan kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif.





