JAKARTA, KOMPAS — Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN (ASEAN Digital Economy Framework Agreement/DEFA) yang sudah ditandatangani Sabtu (14/11/2026) di Manila, Filipina, memunculkan perbedaan pandangan antara dunia usaha dan masyarakat sipil.
Kalangan bisnis berharap perjanjian ini memperkuat kepastian regulasi dan memperlancar investasi digital lintas negara. Sebaliknya, kelompok masyarakat sipil mengkhawatirkan ketentuan DEFA berisiko mempersempit ruang pemerintah dalam melindungi data warga hingga menjaga daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penandatanganan DEFA berlangsung dalam rangkaian pertemuan Asean Economic Community Council (AECC). Pengumumannya dilakukan bersamaan dengan rangkaian kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, pada 15–17 November 2026. DEFA merupakan perjanjian ekonomi digital pertama di kawasan ini yang berdiri sendiri dan mengikat secara hukum.





