-
-
-
-
-
Cumicumi.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Meski menjadi babak baru dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana, pengesahan tersebut tidak serta-merta membuat aturan ini langsung berlaku. Pasal 74 UU Perampasan Aset mengatur pemberlakuannya setelah 12 bulan sejak undang-undang diundangkan dan setelah badan yang diamanatkan dalam regulasi tersebut terbentuk.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menyiapkan kelembagaan sebelum mekanisme perampasan aset dapat dijalankan berdasarkan aturan baru tersebut.
Dalam ketentuan itu, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.
Mekanisme kedua atau non-conviction based forfeiture menjadi salah satu poin penting dalam regulasi tersebut. Skema ini memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap melalui prosedur hukum dan pemeriksaan di pengadilan.
Adapun tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset mencakup korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi maupun yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
UU tersebut juga mengatur pembentukan badan khusus untuk menangani pengelolaan aset rampasan. Pengelolaan ini mencakup proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan hingga pengelolaan aset agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyebut regulasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.
Dalam laporan pembahasan di rapat paripurna, Habiburokhman menyampaikan bahwa Komisi III DPR telah menyelesaikan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Pembahasan juga melibatkan lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.
Ia menegaskan mekanisme perampasan aset harus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia dan tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah legislasi yang telah dinantikan selama bertahun-tahun. Namun, efektivitas aturan ini selanjutnya akan bergantung pada kesiapan pemerintah membentuk badan yang diamanatkan serta memastikan seluruh prosedur pelaksanaannya berjalan sesuai prinsip hukum dan keadilan.





