Dicegah Imigrasi, 2 WNI Calon Tentara Bayaran di Rusia Gagal Berangkat

kumparan.com
8 jam lalu
Cover Berita

Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menunda keberangkatan dua warga negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia pada Rabu (18/11/2026). Penundaan dilakukan setelah petugas melakukan pemeriksaan mendalam dan mendapati bahwa pengakuan keduanya yang berdalih akan berlibur ke Thailand melalui Singapura tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya, yakni menuju Rusia usai menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook.

Kepala Kantor Imigrasi Juanda, Agus Winarto, menjelaskan bahwa kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku memperoleh tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan (security) di Rusia. Namun, bukti komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan yang berkaitan dengan aktivitas militer.

"Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran," jelas Agus.

Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan (Not OK to Board) terhadap kedua WNI. Keduanya kemudian diserahkan kepada Satgas PAM dan selanjutnya kepada Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama melalui media sosial. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

"Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” imbuhnya. WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

“Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh masa depannya," papar Hendarsam.

Hendarsam menegaskan bahwa pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional.

"Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi.

Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia," tutup Hendarsam.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
​'Peredaran Sabu Dibabat, Dua Pelaku Diseret ke Jeruji Besi'
• 19 jam lalumediaapakabar.com
thumb
Jadwal Pekan Ke-10 Super League: Persebaya Vs Java United, Persik Ditantang PSIM
• 17 jam laluberitajatim.com
thumb
Pemerintah Siapkan Rp5,68 Triliun untuk Magang dan Vokasi Nasional 2027
• 14 jam lalusuarasurabaya.net
thumb
Raker UPZ BAZNAS 2026, Kemenag Perkuat Integrasi Data Mustahik
• 8 jam lalutvonenews.com
thumb
Merawat Harapan Anak Papua di Tengah Ancaman "Stunting"
• 17 jam lalukompas.id
Berhasil disimpan.