Pantau - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN Wihaji menegaskan pentingnya adaptasi aparatur sipil negara (ASN) terhadap perkembangan kecerdasan buatan (AI) agar program kependudukan dan pembangunan keluarga tetap relevan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji dalam Forum Strategis Manajemen ASN di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Wihaji, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan dan mengakses berbagai informasi.
Kondisi tersebut menuntut birokrasi untuk meningkatkan kecepatan kerja serta kemampuan merespons perubahan sosial dan teknologi.
"Ilmu pengetahuan sekarang merata. Kemampuan juga mungkin rata. Maka yang paling penting adalah hari ini kecepatan. Sekarang apa-apa sudah bisa dicari lewat AI," kata Mendukbangga Wihaji.
Wihaji Sebut AI Mengubah Cara Kerja BirokrasiWihaji menjelaskan bahwa perkembangan kecerdasan buatan menjadi bagian dari perubahan peradaban yang tidak dapat dihindari.
Kemudahan akses terhadap pengetahuan membuat penguasaan ilmu dan keterampilan tidak lagi menjadi satu-satunya ukuran kemampuan seseorang.
Menurut dia, kecepatan dalam memahami informasi dan mengambil tindakan menjadi faktor penting dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Karena itu, seluruh elemen pemerintahan perlu menyesuaikan pola pikir dan cara kerja agar tidak tertinggal oleh perubahan.
Wihaji menilai pemanfaatan AI harus diimbangi dengan kemampuan manusia untuk mengolah informasi menjadi langkah nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam konteks pemerintahan, kemampuan tersebut diperlukan agar teknologi dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik.
Program Kependudukan Harus Adaptif terhadap Perubahan TeknologiWihaji menegaskan bahwa perkembangan AI juga membawa tantangan bagi pelaksanaan program kependudukan dan pembangunan keluarga.
Menurut dia, perubahan teknologi dan kondisi sosial masyarakat menuntut pemerintah untuk terus menyesuaikan strategi pelaksanaan program.
Kemendukbangga/BKKBN perlu memastikan kebijakan yang dijalankan tetap mampu menjawab kebutuhan keluarga di tengah perkembangan zaman.
Ia juga menekankan pentingnya peran ASN dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah menjadi pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Karena itu, birokrasi dituntut tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu melaksanakan program secara cepat dan tepat.
Mendukbangga Ingatkan ASN agar Tidak Terjebak AdministrasiDalam kesempatan tersebut, Wihaji mengingatkan ASN agar tidak membiarkan prosedur administratif menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Menurut dia, kepatuhan terhadap aturan harus tetap berjalan seiring dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Jangan administrasi membelenggu substansi. Kita paham aturan-aturan yang mesti dikerjakan, tetapi jangan sampai aturan-aturan itu justru memperlambat layanan," tutur Mendukbangga Wihaji.
Ia menilai kebiasaan kerja birokrasi yang kurang responsif perlu diperbaiki agar pelaksanaan kebijakan tidak mengalami keterlambatan.
Wihaji berharap ASN mampu mengutamakan hasil dan manfaat program tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.
ASN Didorong Tingkatkan Kecepatan Pelayanan PublikWihaji menekankan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi kebutuhan penting bagi aparatur pemerintah di tengah perkembangan teknologi.
Pemanfaatan informasi dan teknologi diharapkan dapat membantu ASN mengambil langkah yang lebih cepat dalam menjalankan tugas.
Menurut dia, perubahan pola kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kependudukan serta pembangunan keluarga.
Melalui peningkatan kemampuan adaptasi tersebut, Kemendukbangga/BKKBN diharapkan dapat menghadirkan pelayanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.




