Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan dua badan baru. Rancangan regulasi yang disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, Kamis (19/11/2026), itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk dua badan baru tersebut.
Apa saja dua badan baru yang dimaksud? Bagaimana tugas dan kewenangannya? Lalu, apakah kehadiran dua badan baru tersebut tidak akan tumpang tindih dengan fungsi lembaga serupa yang sudah ada?
Amanat kepapada Presiden untuk membentuk kedua badan itu tertuang dalam Pasal 53 dan 61 RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam draf RUU Perampasan Aset yang diperoleh Kompas, badan dimaksud adalah Badan Pengelolaan Aset (Pasal 53) serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset (Pasal 61). Pengelolaan aset dimaksud harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka.





