Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Kementerian dan Telusuri Proses Penerbitan HGB-HGU

rctiplus.com
18 jam lalu
Cover Berita
Usut Korupsi ATR/BPN, KPK Periksa Sejumlah Pejabat Kementerian dan Telusuri Proses Penerbitan HGB-HGUNasional | okezone | Kamis, 19 November 2026 - 18:05

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hal itu dilakukan saat memeriksa direktur jenderal (dirjen) dan direktur pada Kementerian ATR/BPN sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan HGB pada Rabu (18/11/2026).

Mereka ialah Asnaedi (ASN) selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Virgo Eresta Jaya (VEJ) selaku Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), dan Muh Rizal selaku Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang.

"Untuk saksi ASN didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB HGU, serta perannya selaku Dirjen," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Terhadap Muh Rizal, ia dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB dan HGU, serta perannya selaku direktur.

"Sedangkan untuk saksi VEJ, didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, kaitannya dalam penerbitan HGU HGB," ujarnya.

Baca Juga:Survei Indopol: Meutya Hafid dalam Isu Perlindungan Anak di Ruang Digital

Sedianya, terdapat satu saksi lain atas nama R. Eko Yufri Krismawan Nugroho selaku karyawan swasta, namun yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya.

Diketahui, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Dalam proses penyidikan, KPK juga mendeteksi adanya dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN terkait layanan pertanahan hingga mutasi dan promosi jabatan.

Delapan tersangka tersebut yakni:

Lampri (LMP), Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN; Sontang Coin Manurung (SON), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1; Adrianto Pitojo Adi (ADR), Direktur Utama Summarecon; Arif Sugiyanto (ARF), pihak swasta; Fahd El Fouz (FEZ), pihak swasta; Rizal Pahlevi (LEV), pihak swasta; Erwin (ERW), pihak swasta; Muhammad Fakhry (MF), pihak swasta.

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Bakal Ada 2 Badan Baru
• 23 jam laludetik.com
thumb
RUU Migas Jadi Momentum Perkuat Kepastian Pasokan Gas untuk Industri
• 5 jam laluidxchannel.com
thumb
Rupiah Melemah terhadap Dolar AS dan Mayoritas Mata Uang Asia
• 2 jam lalumedcom.id
thumb
7 Tanda Tubuh Kekurangan Zat Besi dan Cara Mengatasinya
• 3 jam lalubeautynesia.id
thumb
974 WNA Tinggal di Madiun Raya, WN Malaysia Terbanyak
• 20 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.