RUU Migas Jadi Momentum Perkuat Kepastian Pasokan Gas untuk Industri

idxchannel.com
5 jam lalu
Cover Berita

Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bagi industri domestik.

RUU Migas dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bagi industri domestik. (Foto: IStock)

IDXChannel – Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) dinilai menjadi momentum untuk memperkuat kepastian pasokan dan tata kelola gas bumi bagi industri domestik. Regulasi ini diharapkan mampu mengatasi persoalan keterbatasan pasokan, disparitas harga, hingga infrastruktur distribusi yang selama ini menghambat pemanfaatan gas untuk industri.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus mengatakan, kepastian pasokan gas bukan sekadar persoalan energi dan bahan baku, melainkan juga menyangkut daya saing industri nasional. Indonesia memiliki sumber daya gas cukup besar, tetapi tantangan utamanya terletak pada penyaluran dari sumber produksi menuju pengguna.

Baca Juga:
Impor Gas Industri Capai Rp600 Miliar, Kemenperin Bidik Peluang Substitusi

"Ini merupakan isu daya saing, bukan lagi isu sekadar energi atau bahan baku, tapi ini sangat berperan vital dalam memengaruhi daya saing," ujarnya dalam diskusi di Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Heri, kebijakan alokasi gas perlu mempertimbangkan fungsi gas sebagai bahan baku, kemampuan substitusi, serta dampaknya terhadap rantai pasok. Hal ini terutama penting bagi industri pupuk yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Dia menilai RUU Migas perlu memperkuat prioritas kebutuhan domestik, penataan kelembagaan, serta transparansi alokasi dan kontrak gas.

Baca Juga:
Harga Gas Industri Turun, Said Iqbal: PHK 55 Ribu Buruh di Sektor Manufaktur Tidak Benar

Ketua Harian Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI), Nugroho Christijanto mengatakan, industri pupuk membutuhkan kepastian gas dalam lima aspek, yakni alokasi, harga, distribusi dan infrastruktur, akses, serta kepastian kebijakan dan kelembagaan. Pasalnya, gas bumi bukan sekadar sumber energi, melainkan bahan baku utama dalam proses produksi pupuk.

"Artinya menjaga keberlangsungan industri ini, kita perlu melihat bahwa harus ada penegasan bahwa gas bumi sebagai bahan baku ini penting untuk industri seperti industri pupuk," katanya.

Nugroho menambahkan, kepastian pasokan perlu diperkuat melalui payung hukum, termasuk penerapan kewajiban pasokan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun, kebijakan tersebut harus didukung perencanaan neraca gas yang memperhitungkan lokasi sumber, kebutuhan setiap sektor dan wilayah, serta kesiapan infrastruktur distribusi agar gas benar-benar sampai kepada pengguna akhir.

Dari sisi pemerintah, Kementerian Perindustrian mendorong kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang proindustri serta pemanfaatan gas bumi dengan mengutamakan kebutuhan domestik. 

Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Sri Bimo Pratomo mengatakan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden mengenai pengusahaan gas bumi, jaringan transmisi dan distribusi, serta harga gas bumi. Kemenperin juga mendorong agar sektor industri ditempatkan sebagai prioritas pemanfaatan gas, tanpa membuat urutan prioritas yang menempatkan industri di posisi terakhir ketika terjadi keterbatasan pasokan. Selain itu, penguatan infrastruktur diperlukan agar gas dari wilayah produksi dapat disalurkan secara optimal kepada pengguna.

Kemenperin mencatat dampak positif kebijakan HGBT terhadap sektor industri sepanjang 2020-2025 mencapai Rp592,89 triliun. Nilai tersebut terdiri dari peningkatan penjualan sebesar Rp351,98 triliun, penerimaan pajak Rp38,3 triliun, investasi Rp158,68 triliun, serta penurunan subsidi pupuk Rp43,93 triliun.

Heri menilai kebijakan gas ke depan juga perlu memperhitungkan penciptaan nilai tambah domestik, output industri, penerimaan negara, dan dampaknya terhadap inflasi. Kepastian pasokan dan harga gas dinilai penting untuk menjaga utilisasi industri, menekan biaya produksi, serta mencegah produk dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor.

(Rahmat Fiansyah)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Al-Farabi dan Wajah Paradoks Kekuasaan
• 7 jam laluharianfajar
thumb
Bedah Rumah Tak Cukup, Pemerintah Dorong Legalitas Tanah dan Modal Usaha
• 22 jam laludisway.id
thumb
BRI ajak keluarga nikmati kegiatan olahraga bersama di Wilio Run 2026
• 1 jam laluantaranews.com
thumb
PNM Perluas Pembiayaan Mekaar Bunga 8 Persen ke Seluruh Indonesia, Perempuan Prasejahtera Dapat Akses Modal Lebih Terjangkau
• 23 jam lalupantau.com
thumb
Hari Ini 28 Kabupaten/Kota Jatim Berpotensi Hujan, Tapi Surabaya Hanya Berawan
• 4 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.