Pemerintah dikabarkan tengah menyusun regulasi baru yang akan mengatur zonasi lokasi pembangunan hingga standar efisiensi pusat data (data center) di Indonesia berdasarkan kapasitas konsumsi daya listrik perangkat teknologinya atau IT Load. Kebijakan tersebut tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Peta Jalan Pengembangan Infrastruktur Digital Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) dan Pusat Data.
Dalam draf aturan tersebut, pemerintah mendefinisikan IT Load sebagai total daya listrik dalam satuan kilowatt (kW) atau megawatt (MW) yang dikonsumsi seluruh perangkat teknologi informasi di pusat data, seperti server, perangkat penyimpanan, dan jaringan, di luar konsumsi listrik sistem pendingin maupun fasilitas pendukung lainnya.
“Beban Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut IT Load adalah total daya listrik yang digunakan, yang dinyatakan dalam kilowatt (kW) atau megawatt (MW), dari seluruh perangkat teknologi informasi pada Pusat Data yang digunakan untuk memproses, menyimpan, mengelola, dan mentransmisikan data,” tulis rancangan Perpres, dikutip Kamis (19/11/2026).
Guna menata ekspansi bisnis pusat data baru setelah aturan diterbitkan, pemerintah mengelompokkan penyelenggaraan pusat data menjadi tiga kelas berdasarkan besaran IT Load dengan batasan zonasi lokasi yang ketat.
Untuk skala terbesar, yakni Pusat Data Kelas A dengan IT Load sama dengan atau lebih dari 3 megawatt (MW), pemerintah mewajibkan pembangunannya dilakukan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri.
Sementara itu, bagi pelaku usaha yang membangun Pusat Data Kelas B dengan kapasitas komputasi (IT Load) mulai dari 50 kilowatt (kW) hingga kurang dari 3 MW, operasionalnya hanya diizinkan di KEK, Kawasan Industri, atau bangunan gedung yang berada di luar area pemukiman.
Adapun Pusat Data Kelas C dengan kapasitas komputasi kurang dari 50 kW menjadi satu-satunya kategori yang diperbolehkan beroperasi di area pemukiman, selain dapat ditempatkan di KEK, Kawasan Industri, maupun bangunan gedung di luar area pemukiman.
Tak hanya membatasi pilihan lokasi investasi, pemerintah juga mewajibkan pelaku usaha penyelenggara pusat data untuk menjaga efisiensi konsumsi energi melalui indikator Power Usage Effectiveness (PUE). Nilai PUE tersebut dihitung dengan membagi total konsumsi energi listrik pusat data secara keseluruhan dengan total penggunaan listrik perangkat IT Load.
“Penyelenggara Pusat Data wajib menjamin efisiensi penggunaan energi listrik baik listrik untuk keperluan IT Load maupun untuk sistem pendukung fasilitas Pusat Data,” tulis rancangan Perpres tersebut.
Dalam aturan ini, pemerintah menetapkan ambang batas maksimal PUE yang semakin ketat apabila lokasi pusat data semakin dekat dengan kawasan hunian masyarakat. Pusat data yang berlokasi di KEK dan Kawasan Industri wajib menjaga nilai PUE paling tinggi 1,5. Sementara itu, pusat data di bangunan gedung non-pemukiman di luar kawasan industri dibatasi dengan PUE maksimal 1,4, sedangkan pusat data di area pemukiman diwajibkan mencapai efisiensi PUE paling tinggi 1,3.





