Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan, mekanisme pemilihan masih menjadi perdebatan dalam rapat perdana yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Advertisement
Bukan hanya soal voting atau musyawarah mufakat, panitia juga harus menentukan tata cara pemungutan suara apabila pemilihan dilakukan melalui voting.
“Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas Panitia Ad Hoc,” kata Bambang.
Menurut dia, perdebatan mengenai tata cara pemilihan tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan pendapat masing-masing anggota. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas.
“Pokoknya kalau MPR rapat, waduh semua pegang buku, buka buku semua. Itu ngerinya. Jadi enggak ada orang yang berpendapat ‘Ini brainstorming’ enggak ada. Harus ada aksaranya dalam pasal,” ujarnya.
Bambang menyebut proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden merupakan peristiwa langka. Karena itu, panitia harus menyiapkan aturan secara cermat, termasuk menghadapi kemungkinan persoalan yang muncul saat pemilihan.




