JAKARTA -- Kontribusi sektor industri dalam pendanaan riset nasional masih tergolong rendah. Berdasarkan publikasi Indikator Iptek, Riset, dan Inovasi Indonesia 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), sektor industri hanya menyumbang 14,96 persen dari total belanja riset nasional pada 2024 yang mencapai Rp 50,27 triliun.
Sementara itu, kontribusi perguruan tinggi mencapai 71,02 persen. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri agar hasil penelitian tidak hanya berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha dan masyarakat.
Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Katadata Policy Dialogue bertajuk “Kampus dan Masa Depan Indonesia: Bagaimana Menciptakan Talenta Unggul dan Riset Berdampak?” yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi BRIN Agus Haryono mengatakan kontribusi anggaran riset dari sektor swasta masih relatif kecil. Di sisi lain, belanja riset nasional baru mencapai 0,23 persen dari produk domestik bruto (PDB).
.rec-desc {padding: 7px !important;}Menurut Agus, keterbatasan anggaran tersebut membuat pengembangan riset perlu diarahkan pada penelitian yang memiliki potensi pemanfaatan tinggi.
“Dengan anggaran yang terbatas, kita harus fokus agar bisa dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, baik industri maupun pembuat kebijakan,” ujar Agus.
Untuk memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan industri, BRIN telah meluncurkan Rumah Inovasi Indonesia yang menyediakan 19 layanan. Inisiatif tersebut menjadi salah satu upaya untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan hasil riset.
Dalam forum yang sama, Katadata Insight Center (KIC) memaparkan hasil penelitian mengenai penguatan pendidikan tinggi. Penelitian yang dilaksanakan pada Juni–September 2026 dengan melibatkan 2.239 responden tersebut mencakup tiga aspek, yakni kerja sama pendidikan internasional (joint degree), riset kolaboratif (joint research), dan pemberdayaan alumni.
Hasil penelitian menunjukkan hanya 44,6 persen responden yang menilai kapasitas riset institusinya kuat atau sangat kuat. Sementara itu, hampir separuh responden masih mengandalkan pendanaan mandiri untuk menjalankan penelitian.
Keterbatasan fasilitas dan akses data, kapasitas serta regenerasi peneliti, persoalan pendanaan, hingga kompleksitas administrasi menjadi sejumlah tantangan yang dihadapi perguruan tinggi dalam mengembangkan riset.
Karena itu, keterlibatan industri dinilai perlu dimulai sejak tahap identifikasi kebutuhan penelitian. Kolaborasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesepakatan formal, tetapi juga perlu mencakup pelaksanaan riset bersama hingga pemanfaatan hasil inovasi.
Selain persoalan riset, forum tersebut menyoroti pentingnya kesesuaian kompetensi lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Katiman, mengatakan perguruan tinggi perlu berperan sebagai pusat pengembangan talenta sekaligus penggerak inovasi.
Ia menyoroti tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 5,39 persen pada 2025.
“Angka pengangguran lulusan universitas menjadi peringatan bagi semua pihak terkait relevansi pendidikan. Kita harus menciptakan pergeseran yang fundamental, sehingga kompetensi lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan juga kebutuhan untuk berusaha,” ujar Katiman.
Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso turut mengingatkan pentingnya percepatan penguatan kualitas sumber daya manusia seiring proyeksi berakhirnya bonus demografi Indonesia pada 2038.
Menurut Dwi, pada 2026 LPDP mengarahkan penerima beasiswa untuk mendukung kebutuhan delapan industri strategis.
“Pengembangan talenta perlu didasarkan pada kebutuhan yang terukur, termasuk kebutuhan tenaga peneliti dan lulusan doktoral,” kata Dwi.
Ia juga menekankan pentingnya membangun mentalitas kewirausahaan agar pengembangan sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga mendorong lahirnya pelaku usaha dan inovasi baru.
Di sisi lain, penelitian KIC menemukan bahwa kerja sama pendidikan internasional dan pemberdayaan alumni masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
Sebanyak 93,5 persen responden menyatakan institusinya memiliki atau pernah terlibat dalam kerja sama internasional. Namun, pelaksanaan program joint degree masih menghadapi kendala biaya, kesenjangan kualitas antarinstitusi, serta rendahnya minat mahasiswa.
Director for Internationalization of Education Universitas Indonesia Fadhilah Muslim menjelaskan bahwa kerja sama internasional tidak semata-mata diukur dari jumlah mahasiswa yang belajar ke luar negeri atau banyaknya nota kesepahaman. Menurutnya, kerja sama perlu memperhatikan kesetaraan capaian pembelajaran dan peningkatan kapasitas institusi.
“Kami pastikan minimal 50 persen capaian pembelajaran di UI sama dengan di mitra,” katanya.
Sementara itu, survei pemberdayaan alumni terhadap 1.000 responden menunjukkan 87,5 persen alumni pernah berkontribusi dalam lima tahun terakhir. Meski demikian, hanya 28,7 persen yang berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan, sedangkan kontribusi yang tercatat dalam platform pengabdian baru mencapai 15,8 persen.
Temuan tersebut memperlihatkan perlunya pengelolaan jejaring alumni yang lebih terstruktur agar pengalaman dan keahlian mereka dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengajaran, penelitian, serta pengembangan kapasitas perguruan tinggi.
Penelitian KIC tersebut merupakan hasil kolaborasi dengan Kemenko PMK, Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia, dan Yayasan Bicara Data Indonesia.




